Wacana WFH Sehari dalam Sepekan, Pakar: Perlu Kajian Matang
Wacana WFH seminggu sekali dinilai positif, namun pakar minta kajian matang agar tak ganggu layanan publik dan produktivitas.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan menuai beragam tanggapan dari kalangan pakar kebijakan publik. Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi kerja, namun tetap memerlukan kajian matang agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru.
Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penerapan WFH satu hari dapat menjadi langkah adaptif di tengah perubahan pola kerja pascapandemi. Selain memberikan fleksibilitas bagi aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini juga dinilai mampu menekan kemacetan di kota-kota besar serta mengurangi beban transportasi harian.
“WFH satu hari bisa berdampak positif terhadap produktivitas jika didukung dengan sistem kerja yang jelas dan berbasis kinerja. Namun, pemerintah perlu memastikan adanya indikator evaluasi yang terukur,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Layanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama agar kualitas pelayanan tidak menurun.
Selain itu, kesiapan infrastruktur digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah dinilai perlu memastikan jaringan internet yang stabil serta sistem keamanan data yang memadai guna mendukung pelaksanaan WFH secara optimal.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menghemat anggaran operasional perkantoran, seperti penggunaan listrik dan transportasi dinas. Namun, pengawasan terhadap kinerja pegawai harus diperkuat agar tidak terjadi penurunan disiplin kerja.
Ia menekankan,bahwa sosialisasi dan uji coba kebijakan menjadi langkah penting sebelum diterapkan secara luas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kendala sekaligus menyempurnakan skema pelaksanaannya.
“Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOGelar Silahturahmi, PP Polri Perkuat Soliditas dengan Keluarga Besar Polri
3 jam yang lalu -
-
NEWSPerkuat Soliditas, PP Polri Gelar Silaturahmi dengan Keluarga Besar Polri
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANGebyar Inovasi Riset Medan Tampilkan 591 Karya Ilmiah
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
POLITIKGara-Gara Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
SEPAKBOLAKualifikasi Piala Asia U-17: Indonesia Menang 3-0 atas Filipina
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
SUMUTPolrestabes Medan Buka Gerai Pengembalian 111 Unit Motor, Warga yang Kehilangan Diminta Datang
M Aribowo·6 jam yang lalu -
SEPAKBOLASinyal Buruk Jelang Kick Off, Sriwijaya FC Dikabarkan Mundur dari Liga Nusantara
Rozie Winata·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
