Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Wacana WFH Sehari dalam Sepekan, Pakar: Perlu Kajian Matang

Wacana WFH seminggu sekali dinilai positif, namun pakar minta kajian matang agar tak ganggu layanan publik dan produktivitas.

Trubus Rahardiansyah saat menjadi pembicara dalam forum diskusi (foto:istimewa)
Trubus Rahardiansyah saat menjadi pembicara dalam forum diskusi (foto:istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home () satu hari dalam sepekan menuai beragam tanggapan dari kalangan pakar kebijakan publik. Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan , namun tetap memerlukan kajian matang agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru.

Pakar kebijakan publik menilai penerapan WFH satu hari dapat menjadi langkah adaptif di tengah perubahan pola kerja pascapandemi. Selain memberikan fleksibilitas bagi aparatur sipil negara (), kebijakan ini juga dinilai mampu menekan kemacetan di kota-kota besar serta mengurangi beban transportasi harian.

“ satu hari bisa berdampak positif terhadap produktivitas jika didukung dengan sistem kerja yang jelas dan berbasis kinerja. Namun, pemerintah perlu memastikan adanya indikator evaluasi yang terukur,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. yang bersifat langsung kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama agar kualitas pelayanan tidak menurun.

Selain itu, kesiapan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah dinilai perlu memastikan jaringan internet yang stabil serta sistem keamanan data yang memadai guna mendukung pelaksanaan WFH secara optimal.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menghemat anggaran operasional perkantoran, seperti penggunaan listrik dan transportasi dinas. Namun, pengawasan terhadap kinerja pegawai harus diperkuat agar tidak terjadi penurunan disiplin kerja.

Ia menekankan,bahwa sosialisasi dan uji coba kebijakan menjadi langkah penting sebelum diterapkan secara luas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kendala sekaligus menyempurnakan skema pelaksanaannya.

“Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi bagian dari yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman,” pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait