Insentif Kendaraan Listrik Disorot, Pengamat: Sudah Saatnya Pemprov Jakarta Tarik Pajak Demi Tambah PAD

Nusantaraterkini.co, JAKARTA– Kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi DKI didorong mengevaluasi berbagai insentif yang selama ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kendaraan listrik sudah cukup lama menikmati berbagai fasilitas perpajakan. Menurutnya, sudah saatnya kebijakan tersebut dikaji ulang agar tercipta perlakuan yang setara antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar konvensional.

"Sudah saatnya kendaraan listrik diperlakukan sama dengan kendaraan lainnya. Jangan sampai ada kesan perlakuan yang diskriminatif karena kendaraan listrik selama ini telah memperoleh berbagai fasilitas pajak," kata Trubus kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (5/8/2026).

Ia menilai, evaluasi insentif kendaraan listrik juga relevan dengan kondisi fiskal Jakarta yang membutuhkan sumber penerimaan baru. Apalagi, pemerintah daerah harus menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sehingga diperlukan optimalisasi sumber-sumber PAD.

Selain melalui pengenaan pajak kendaraan listrik, Trubus mengusulkan sejumlah alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi penerapan denda pelanggaran lalu lintas hingga penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Menurutnya, seluruh pengguna jalan dapat dikenakan tarif sesuai jenis kendaraan sebagai salah satu instrumen peningkatan penerimaan daerah sekaligus pengendalian kemacetan.

Desakan serupa datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Ia meminta Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan listrik karena kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta masih sangat besar.

"Kalau terlalu rendah pajaknya itu kurang adil. Sementara kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan berbagai program prioritas lainnya," ujar Baco yang juga politikus Golkar ini.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan besarnya potensi penerimaan yang belum dapat dipungut akibat insentif kendaraan listrik. Hingga semester I atau triwulan II 2026, potensi kehilangan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai sekitar Rp2 triliun.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan potensi tersebut berasal dari pertumbuhan kendaraan listrik yang mencapai sekitar 33 persen hingga Juni 2026.

Dari total sekitar 109.172 kendaraan listrik yang tercatat, potensi PKB yang belum dapat dipungut mencapai Rp515 miliar. Sementara dari 53.419 transaksi kendaraan listrik, potensi penerimaan BBNKB mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

"Potensi loss pendapatan dari PKB mencapai Rp515 miliar, sedangkan dari BBNKB mencapai Rp1,5 triliun hingga Juni 2026," kata Lusiana.

Besarnya potensi penerimaan yang belum tergarap itu memunculkan perdebatan baru. Di satu sisi, insentif pajak dinilai penting untuk mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi. Namun di sisi lain, meningkatnya populasi kendaraan listrik membuat sejumlah kalangan menilai sudah waktunya insentif tersebut dievaluasi agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah dan tetap memenuhi asas keadilan bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor.

 (LS/Nusantaraterkini.co)