Pengamat: Giant Sea Wall Tak Akan Efektif Jika Lingkungan Diabaikan
Di tengah ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut yang kian nyata, proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dinilai tidak bisa dijadikan
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Di tengah ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut yang kian nyata, proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dinilai tidak bisa dijadikan solusi tunggal. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menegaskan penanganan pesisir utara Jawa, khususnya Jakarta, harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak semata mengandalkan pembangunan tembok laut.
Menurut Trubus, pembangunan tanggul laut harus dibarengi dengan kebijakan lain yang bersifat komprehensif, seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian pembangunan di kawasan pesisir, serta penanganan penurunan muka tanah.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Giant Sea Wall. Harus ada upaya besar lainnya, seperti penanaman kembali mangrove dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan,” kata Trubus kepada nusantaraterkini.co, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, proyek Giant Sea Wall yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Cirebon merupakan proyek berskala nasional yang membutuhkan anggaran besar dan perencanaan jangka panjang. Pelaksanaannya pun dilakukan secara bertahap, sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan.
Trubus menilai, selama ini Giant Sea Wall kerap dipahami hanya sebagai tembok penahan air laut. Padahal, konsep awalnya adalah sebagai pusat pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah sekitarnya.
“Giant Sea Wall itu bukan sekadar tembok. Sesungguhnya dibangun sebagai pusat pembangunan bagi daerah sekitarnya. Tapi kalau tidak dibarengi pengendalian lingkungan dan pembangunan, masalah seperti penurunan tanah tetap akan terjadi,” ujarnya.
Terkait banjir yang masih terjadi di Jakarta, Trubus menegaskan bahwa penggunaan teknologi tinggi, termasuk teknologi dari Belanda, tidak akan efektif jika tidak disertai kebijakan pendukung lainnya.
“Air laut terus naik. Kalau kebijakannya tidak mengikuti kenaikan permukaan laut, misalnya dengan pembatasan pembangunan di sekitar pantai, maka masalah akan terus berulang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya ketegasan pemerintah dalam melarang pembangunan di kawasan pesisir yang rawan, karena pembangunan yang tidak terkendali akan memperparah penurunan tanah dan meningkatkan risiko banjir rob di masa depan.
Trubus berharap pemerintah, sebagai penyelenggara kebijakan publik, memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan proyek Giant Sea Wall secara konsisten, sekaligus menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat pesisir.
“Keberlanjutan proyek ini sangat tergantung pada komitmen nasional dan kepemimpinan presiden ke depan. Kalau mau dilanjutkan, harus segera dibangun, tapi juga dibarengi perlindungan lingkungan dan kepentingan warga sekitar,” pungkasnya.
Berpotensi Selesaikan Masalah Jakarta
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall berpotensi menyelesaikan dua persoalan utama yang dihadapi Jakarta, yakni penurunan permukaan tanah dan persoalan air bersih.
“Saya menginginkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk giant sea wall ini mudah-mudahan segera bisa diimplementasikan,” kata Pramono.
Menurut Pramono, jika proyek tersebut dapat dijalankan, manfaatnya akan signifikan bagi Jakarta. Ia menilai giant sea wall tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir rob, tetapi juga dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap krisis lingkungan yang selama ini membayangi wilayah pesisir Ibu Kota.
“Kalau itu bisa dilakukan, bagi Jakarta sendiri ini akan menyelesaikan dua persoalan utama, yaitu penurunan permukaan tanah dan permasalahan tentang air bersih,” ujar Pramono.
“Kalau bisa segera diimplementasikan, saya sangat berterima kasih.” tegasnya.
Proyek tanggul laut itu diketahui mengalami penundaan. Dinas Sumber Daya Air atau DSDA Pemerintah Provinsi Jakarta menyatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan proyek pencegah banjir rob di utara Jakarta ini sempat molor.
"Lebih banyak disebabkan oleh ketersediaan anggaran," kata Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai DSDA Jakarta, Ciko Tricanescoro.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
NEWSVideo WBP Diduga Pesta Sabu Viral, Lapas Tebingtinggi Dirazia: Tim Gabungan Temukan Sajam Hingga Handphone
hendra·2 jam yang lalu -
SUMSELMenko Pangan Tinjau Pembakaran Perdana PSEL Palembang, Sampah Keramasan Mulai Diolah Jadi Listrik
hendra·2 jam yang lalu -
-
NASIONALTrump dan Xi Redakan Ketegangan, Dunia Menatap Babak Baru Hubungan AS-Tiongkok
hendra·3 jam yang lalu -
NEWSSurat Advokat Jadi Objek Perkara Pidana, Hasrul Benny: Ini Kriminalisasi Produk Advokat
hendra·3 jam yang lalu -
KRIMINALPolisi Gagalkan Pengiriman 296 Cartridge Etomidate dari Malaysia ke Medan, Nilainya Rp888 Juta
hendra·4 jam yang lalu -
INTERNASIONALKlaster Mewah Lapas Cibinong Diusut, Menteri Imipas Siapkan Sanksi hingga Pencopotan
hendra·4 jam yang lalu -
KRIMINALBea Cukai Gagalkan Peredaran 2,3 Juta Batang Rokok Ilegal di Kutai Kartanegara
hendra·5 jam yang lalu -
NEWS287,2 Ton Jagung Berhasil Dikirim Polres Binjai ke Bulog Medan Sejak Program Ketahanan Pangan Polri Diluncurkan
hendra·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan