Wabah PMK Meningkat, Pengamat Khawatirkan Penurunan Populasi Ternak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah, harus segera disikapi serius oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada hewan ternak, terutama sapi.

Menanggapi itu, Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengaku khawatir akan adanya penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit PMK. Sebab, pada tahun lalu, dia menyebut penurunan populasi dan produksi hampir mencapai 30% imbas wabah ini.

Selain itu, permintaan daging sapi akan meningkat di dalam negeri, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Dengan wabah PMK ini, permintaan daging sapi akan terus meningkat sedangkan populasi menurun. Imbasnya, pemenuhan daging sapi akan bergantung pada keran impor alias food trap (keterperangkapan pangan)," katanya, Senin (13/1/2025).

Baca Juga: Wabah PMK Kembali Marak, Kementan Diminta Segera Vaksinasi Hewan Ternak

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan wabah PMK dengan melakukan karantina hingga vaksinasi ke sejumlah wilayah terdampak PMK.

"Saya berharap Kementerian Pertanian harus segera melakukan tindakan cepat dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang terkena wabah PMK dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ternak-ternak yang terkena wabah bisa segera dikarantina agar penyebaran wabah bisa terkendali,” ujarnya.

Politikus senior Partai Golkar dan Wakil Ketua Rraksi Golkar MPR ini menilai, jika Peristiwa wabah PMK ini selalu muncul pada event-event tertentu seperti menjelang Ramadan dan Idul fitri tetapi dikesankan Pemerintah selalu tidak siap seperti halnya 'pemadam kebakaran' karen kasus PMK yang belakangan ini meledak di sejumlah daerah baru mulai bergerak.

"Pemerintah harus segera merespon cepat dengan menerapkan protokol khusus untuk mengawasi lalu lintas perdagangan hewan antarwilayah. Menurutnya untuk sementara sebaiknya ada pelarangan lalu lintas hewan dari kantong wabah PMK ke wilayah lain.

“Dengan demikian potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat tidak terinfeksi,” kata Firman yang juga anggota Baleg DPR RI ini.

Lebih lanjut Firman mengatakan, Pemerintah perlu membentuk Satgas khusus PMK ini agar wabah bisa terkendali. Satgas PMK bisa melakukan tracking dan melakukan pengobatan secara massal kepada ternak-ternak di wilayah terjangkit PMK.

Baca Juga: Daging Sapi dan Ayam jadi Indikator Tepat Mengukur Pelemahan Daya Beli

“Kita tidak ingin wabah ini terus terjadi apalagi menjelang momentum Ramadan atau hari raya kurban yang umumnya membutuhkan suplai daging tinggi,” tandas legislator dapil Jateng III ini.

Di lain sisi, Kementerian Pertanian resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional sebagai langkah strategis mengendalikan penyebaran wabah PMK yang menyerang hewan ternak di Indonesia.

"Satgas ini untuk menjamin kolaborasi dan sinergi dalam rangka orkestrasi pengendalian PMK sampai ke tingkat daerah," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda.

Dia menjelaskan, Satgas PMK tersebut melibatkan sejumlah asosiasi peternak, asosiasi profesi seperti Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), serta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Menurut Agung, tim satgas nasional bakal memonitor tindakan penanganan PMK di seluruh daerah termasuk merespons laporan dari para peternak.

Satgas PMK juga bakal menggencarkan edukasi terkait penanganan PMK, vaksinasi di sekitar lokasi kasus, serta penyediaan akses informasi terkait distribusi vaksin.

"Kami juga memberikan akses informasi penyediaan vaksin kepada petugas kesehatan hewan, juga peternak yang ingin melaksanakan vaksinasi secara mandiri," ujarnya.

Kementan telah menyiapkan sebanyak 4 juta vaksin untuk menangani wabah PMK di Indonesia. "Harapannya empat juta vaksin ini bisa kita salurkan dalam waktu sesingkat-singkatnya," ucapnya.

Agung berharap, Satgas PMK di level nasional segera diikuti dengan pengaktifan kembali Satgas PMK di berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang telah terbentuk pada 2022.

"Kami yakin setiap daerah sudah punya satgas PMK, tinggal pencet tombol (menghidupkan) lagi," katanya.

Kementan mendata, sepanjang 9 Desember 2024-9 Januari 2025 tercatat tidak kurang 4.000 kasus PMK yang menjangkiti ternak di Indonesia.

(cw1/Nusantaraterkini.co)