Uji Kompetensi Jadi Penghambat, DPR Nilai Kekurangan Dokter Bukan Sekadar Soal Kuota

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai persoalan kekurangan dokter di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya jumlah mahasiswa kedokteran, melainkan oleh ketatnya pintu masuk praktik dokter melalui uji kompetensi untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Pernyataan itu disampaikan Irma menyusul pengakuan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Indonesia kekurangan lebih dari 100 ribu dokter.

Baca Juga : Prabowo: Pendidikan Dokter, Perawat, Paramedis akan Dibiayai Negara, Beasiswa Penuh

“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktik di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR dan SIP,” kata Irma, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Irma, uji kompetensi yang semestinya menjadi alat penjaga mutu kini justru berubah menjadi momok bagi calon dokter. Ia mempertanyakan kualitas sistem pendidikan kedokteran ketika lulusan dari kampus berakreditasi baik berulang kali gagal dalam uji kompetensi.

“Kalau universitasnya akreditasi bagus, kok lulusannya bisa sampai belasan kali ikut uji kompetensi tapi tidak lulus? Bahkan ada yang stres berat sampai bunuh diri karena 15 kali ikut ujian tetap gagal,” terang Irma.

Irma juga mengkritik Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) yang dinilainya terlalu mudah memberikan akreditasi, namun tidak diiringi pengawasan terhadap kualitas lulusan.

“Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang justru kontraproduktif terhadap kualitas lulusan. Fakta di lapangan, puluhan kali ikut uji kompetensi tapi tetap gagal,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Irma menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah dokter spesialis dan subspesialis, bukan hanya dokter umum. Ia mengusulkan agar pemerintah membiayai pendidikan spesialis bagi dokter umum di daerah.

“Sudah ada aturan bahwa setelah lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya. Kalau tidak patuh, pemerintah dan Kemenkes tidak memberikan izin praktik,” tuturnya.

Ia juga menilai kebijakan memperbanyak fakultas kedokteran baru tidak efektif jika tidak ditopang dosen berkualitas. Menurutnya, lebih baik menambah kuota mahasiswa di universitas yang sudah terbukti mutunya dibanding membuka kampus baru dengan kualitas pengajar yang belum memadai.

“Kemendikti harus berani mencabut izin universitas yang tidak memiliki dosen berkualitas,” ujar legislator dapil Sumsel II ini.

Sebagai alternatif, Irma mendorong rumah sakit besar dan berpengalaman untuk dijadikan rumah sakit pendidikan, termasuk rumah sakit swasta, dengan tetap berada di bawah universitas pengampu yang berkualitas.

“Dengan begitu pemerintah tidak perlu menggelontorkan subsidi besar karena rumah sakit tersebut sudah memiliki alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pendidikan dokter spesialis,” jelasnya. 

Menurut Irma, skema ini juga berpotensi menurunkan biaya pendidikan kedokteran.

Baca Juga : Kolegium Dokter Sosialisasikan Ukomnas, PDUI Sumut: 5.000 Lebih Dokter Muda Tak Bisa Praktik Akibat Regulasi Kompetensi

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan kekurangan dokter terjadi hampir di seluruh sektor pelayanan kesehatan. Pemerintah pun membuka peluang besar untuk mempercepat produksi tenaga medis.

“Berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu dokter. Ini harus kita cari cara untuk mempercepat,” kata Prasetyo. 

(Cw1/Nusantaraterkini.co)