Tuai Penolakan Publik, Menkum Supratman Janji Evaluasi Kenaikan Tarif Kewarganegaraan dalam PP 30/2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastiakan akan mengevaluasi aturan kenaikan tarif pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) dan naturalisasi Warga Negara Asing (WNA). Langkah tersebut diambil setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 memicu berbagai keberatan serta masukan kritis dari masyarakat.

​Rencana pengkajian ulang aturan ini bakal dibahas dalam rapat internal Kementerian Hukum bersama jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam waktu dekat.

​"Kami akan mengkaji untuk melakukan reviu kembali, akan kita bahas secara internal menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi. Dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual," ujar Supratman di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

​Supratman menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dilakukan secara terburu-buru. Sebagai pihak yang mengusulkan aturan kepada Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan siap bertanggung jawab atas gelombang kritik yang muncul.

​"Kalau ada yang salah, yang salah adalah saya sebagai menteri dalam posisi tidak mengecek. Karena itu saya akan melakukan rapat kembali untuk melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh publik," tegasnya, seperti dilansir RMOL.

​Menkum menjelaskan, perubahan besaran tarif yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah tidak bisa langsung diubah melalui Keputusan Menteri (Kepmen), melainkan harus melalui proses revisi PP dan persetujuan Presiden.

​Namun, untuk penyesuaian khusus atau insentif, pemerintah membuka peluang pembebasan biaya hingga nol persen untuk kategori tertentu jika regulasi memungkinkan.

​"Kalau penurunan perubahan PP-nya, itu harus dikaji dan diserahkan kembali ke sana (Presiden). Tapi kalau ada yang mau dibebaskan 0 persen, itu cukup dengan Keputusan Menteri," terang Supratman.

​Rincian Kenaikan Tarif

​Sebelumnya, lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026 mengatur lonjakan biaya layanan kewarganegaraan yang rencananya mulai diberlakukan per 1 Agustus 2026.

​Berikut beberapa poin perubahannya:

​Naturalisasi WNA: Tarif pewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA melonjak menjadi Rp75 juta dari yang sebelumnya Rp50 juta (sesuai PP No. 45/2024). 

​Pewarganegaraan Karena Perkawinan: Biaya naik signifikan dari Rp15 juta menjadi Rp25 juta per permohonan. 

​Pelepasan Status WNI & Anak Berkewarganegaraan Ganda: Dikenakan tarif baru sebesar Rp5 juta. Biaya ini berlaku bagi WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan, anak hasil perkawinan campuran, hingga anak yang terlambat menyatakan pilihan kewarganegaraan. 

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)