Tragedi 19 Penambang Tewas, DPR Desak Penutupan Total Tambang Emas Ilegal Seluruh Indonesia
Tragedi mematikan di Bogor dan Jambi merenggut 19 nyawa penambang emas ilegal. Anggota DPR RI Rico Alviano mendesak pemerintah lakukan penutupan total
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rentetan tragedi maut di lokasi pertambangan emas ilegal kembali menelan korban jiwa. Sebanyak 19 penambang tewas di Bogor, Jawa Barat, dan Sarolangun, Jambi, hanya dalam kurun satu pekan.
Insiden ini memicu kritik keras dari DPR yang menilai negara gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano mendesak pemerintah menutup seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal dan melakukan audit nasional menyeluruh.
Ia menilai pembiaran yang terjadi selama ini telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan manusia.
“Ini bukan kecelakaan biasa, ini akibat pembiaran sistemik. Jika negara terus abai, korban akan terus berjatuhan. Tambang emas ilegal harus ditutup total,” tegasnya, Jumat (23/1/2026).
Tragedi di Kabupaten Bogor menewaskan 11 penambang di kawasan tambang emas ilegal Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, akibat keracunan gas karbon monoksida di dalam lubang tambang.
Proses evakuasi berlangsung sulit karena tingginya kadar gas beracun yang mengancam keselamatan tim penyelamat.
Sementara di Sarolangun, Jambi, sejumlah pekerja tewas setelah tebing tambang longsor dan menimbun mereka hidup-hidup. Dua peristiwa ini kembali mengungkap wajah kelam pertambangan ilegal: tanpa standar keselamatan, tanpa perlindungan sosial, dan tanpa kehadiran negara.
Rico menegaskan, berulangnya tragedi serupa adalah bukti lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas tambang liar. Ia menilai praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan nilai kemanusiaan.
“Para pekerja ini dipaksa mempertaruhkan nyawa demi bertahan hidup, tanpa jaminan keselamatan sedikit pun. Negara tidak boleh terus membiarkan kondisi tidak manusiawi ini,” ujar legislator dapil SUmbar ini.
Selain merenggut nyawa, Rico menyoroti bahwa tambang emas ilegal merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Tidak ada pajak, royalti, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara, sementara kerusakan lingkungan dan konflik sosial justru ditanggung masyarakat.
“Negara dirugikan secara ekonomi, rakyat dikorbankan secara kemanusiaan. Ini kejahatan ganda yang harus dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan pengelola dan pemodal tambang ilegal, bukan sekadar menindak pekerja lapangan.
“Jika hukum hanya menyasar buruh, sementara aktor utamanya dibiarkan, maka tragedi seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya.
(cw1/nusantaratrkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
NEWS VIDEOPohon Besar Roboh Timpa Xpander di Jalinsum Siantar-Parapat, Satu Penumpang Meninggal Dunia
Fadli Tara·19 menit yang lalu -
NEWSDanantara Diminta Tak Abaikan Nasib Pekerja dalam Merger Empat BUMN Karya
hendra·30 menit yang lalu -
PERISTIWAKebakaran Hebat Landa Permukiman Baduy Luar di Lebak, 30 Rumah Hangus dan Warga Mengungsi
hendra·56 menit yang lalu -
SUMUTTolak Kenaikan UMP Sumut 2027 Sebesar 5,61 Persen, Buruh: Kami Harap Upah Layak
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHari Anak Sedunia, Kapolda Sumsel Bantu Tiga Anak Berkebutuhan Khusus Berobat Gratis
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Padangsidimpuan Tindak Pelanggar dan Edukasi Pengendara
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKerahkan Anjing Pelacak, Tim Gabungan BNN, Polda Sumut dan Bea Cukai Razia Rutan dan Lapas Kelas I Medan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANAksi Rakyat Bela Indonesia Blokir Jalan Depan Masjid Al Jihad Medan: Jangan Jadi Setan Bisu
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSBerangkat Kerja ke Timor Leste, Pemuda Binjai Malah Ditahan Polisi, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
