Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Tolak Kenaikan UMP Sumut 2027 Sebesar 5,61 Persen, Buruh: Kami Harap Upah Layak

Mereka menilai angka tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak buruh dan mendesak pemerintah menetapkan UMP Sumut sebesar Rp3,85 juta.

Bagikan:
Buruh tolak kenaikan UMP Sumut 2027 hanya 5,61 persen. [Dok Istimewa]
Buruh tolak kenaikan UMP Sumut 2027 hanya 5,61 persen. [Dok Istimewa]
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia () Sumatera Utara () menolak keras rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi () Sumut 2027 yang disebut hanya sebesar 5,61 persen. 

Mereka menilai angka tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak dan mendesak pemerintah menetapkan UMP Sumut sebesar Rp3,85 juta.

Ketua DPW , Willy Agus Utomo, meminta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Provinsi Sumut dan Gubernur Sumut Bobby Nasution agar menetapkan 2027 berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis pemerintah.

Menurut Willy, perhitungan berdasarkan KHL menjadi acuan yang lebih tepat untuk memastikan upah pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang, papan hingga biaya pendidikan anak.

Ia menjelaskan, apabila menggunakan formula pengupahan dengan indeks alfa 1,0, hasil perhitungan diperkirakan berada di angka Rp3,47 juta. Namun, angka tersebut masih di bawah KHL Sumut tahun 2026 yang mencapai Rp3.853.308.

“Artinya, kita meminta agar kenaikan UMP Sumut sesuai KHL kaum Sumut. Jika tidak, maka terjadi disparitas upah yang jauh antara KHL dengan UMP Sumut nantinya,” ujar Willy kepada NusantaraTerkini.co, di Medan, Jumat (20/11/2026).

Ia memperkirakan, jika hanya menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, kenaikan UMP Sumut 2027 kemungkinan berada di kisaran 5–7 persen. Dengan UMP 2026 sebesar Rp3.228.971, angka tersebut diperkirakan hanya membawa upah minimum ke kisaran Rp3,5 juta.

Kondisi itu, menurutnya, masih belum sebanding dengan kebutuhan hidup layak buruh yang telah dihitung pemerintah mencapai Rp3,85 juta.

Ia juga menyoroti informasi mengenai rekomendasi Depeda yang disebut menggunakan indeks alfa 0,645. Formula tersebut diperkirakan menghasilkan UMP Sumut 2027 sebesar Rp3.409.950, atau hanya bertambah Rp108.979 dari tahun sebelumnya.

FSPMI mengaku tidak menyetujui rekomendasi tersebut. Willy bahkan menyebut perwakilan FSPMI dalam rapat Depeda memilih tidak menandatangani hasil rekomendasi karena tetap memperjuangkan penetapan upah berdasarkan KHL.

“Selisih Rp400 ribuan itu bukan angka kecil bagi buruh. Mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, papan, hingga pendidikan anak. Kami ingin upah yang benar-benar layak, bukan sekadar angka kenaikan,” tegasnya.

Willy berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak menyetujui rekomendasi kenaikan UMP yang dinilai terlalu rendah dan mengembalikannya kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk ditinjau kembali.

Ia menegaskan, jika UMP Sumut 2027 tetap ditetapkan dengan kenaikan 5,61 persen, FSPMI siap menggelar aksi sebagai bentuk penolakan.

“Penetapan UMP Sumut selalu berpihak kepada pengusaha saja. Kami akan melawan dan menggelar aksi jika Pak Bobby meneken UMP murah tersebut,” pungkas Willy.

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait