Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Danantara Diminta Tak Abaikan Nasib Pekerja dalam Merger Empat BUMN Karya

Ida Fauziyah meminta Danantara menjamin hak dan kepastian kerja karyawan dalam merger empat perusahaan BUMN Karya agar tidak dirugikan.

Bagikan:
Anggota Komisi VI DPR, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan proses merger empat BUMN Karya berjalan kondusif serta menjamin kepastian status dan masa depan pekerja agar tidak dirugikan akibat restrukturisasi perusahaan. Jumat (20/11/2026) (Foto: istimewa)
Anggota Komisi VI DPR, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan proses merger empat BUMN Karya berjalan kondusif serta menjamin kepastian status dan masa depan pekerja agar tidak dirugikan akibat restrukturisasi perusahaan. Jumat (20/11/2026) (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR, Ida Fauziyah, meminta memastikan proses penggabungan (merger) sejumlah perusahaan BUMN Karya berjalan kondusif dan tidak merugikan para pekerja. Menurutnya, kepastian status dan masa depan karyawan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Permintaan itu disampaikan menyusul rencana penggabungan PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk.

Ida menegaskan, proses merger perusahaan pelat merah tersebut harus dilakukan secara matang, transparan, dan tuntas. Ia mengingatkan agar kebijakan restrukturisasi tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya yang berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan.

“Rencana merger BUMN Karya yang PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, harus memperhatikan nasib pekerjanya,” kata Ida Fauziyah, Jumat (20/11/2026).

Ia juga meminta Danantara memastikan seluruh tahapan penggabungan perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan hukum maupun ketenagakerjaan di kemudian hari.

“Saya minta Danantara agar merger tersebut berlangsung kondusif tanpa cacat sedikit pun. Jangan sampai di kemudian hari ada problem terkait merger BUMN Karya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ida menekankan bahwa keberhasilan merger tidak cukup hanya diukur dari aspek efisiensi bisnis dan penguatan kinerja perusahaan. Perlindungan terhadap pekerja juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan restrukturisasi BUMN Karya.

Menurutnya, seluruh aspek yang berkaitan dengan status kepegawaian, hak-hak pekerja, serta kepastian keberlanjutan pekerjaan harus diselesaikan secara jelas agar karyawan tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan korporasi tersebut.

“Untuk itu, saya minta merger perubahan BUMN Karya ini benar-benar tuntas, nasib pekerjanya juga harus jelas. Jangan sampai mereka menjadi korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menargetkan proses penggabungan empat perusahaan BUMN Karya dapat diselesaikan paling lambat pada akhir November 2026.

Keempat perusahaan tersebut akan dikonsolidasikan melalui dua skema penggabungan, yakni PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya serta PT Adhi Karya dengan PT PP.

“Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai,” ujar Dony.

Dengan target penyelesaian tersebut, perhatian terhadap aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipastikan dalam proses konsolidasi. Harapannya, restrukturisasi BUMN Karya tidak hanya menghasilkan perusahaan yang lebih kuat dan efisien, tetapi juga memberikan kepastian serta perlindungan bagi seluruh pekerja yang terdampak. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait