Tambang Nikel di Raja Ampat Ada Sejak 2013, Pakar: Tiga Menteri Prabowo Tak Kerja

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mempertanyakan kinerja tiga menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kisruh tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Tiga menteri yang dimaksud yakni Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Hensat sapaan akrabnya mempertanyakan kinerja ketiga menteri tersebut karena baru bertindak atau bekerja setelah kisruh tambang nikel di Raja Ampat viral di media sosial baru-baru ini. Padahal, izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat sudah ada sejak 2013, namun IUP baru dicabut saat ini.

Hensat pun menilai ketiga menteri tersebut tidak bekerja karena baru bertindak setelah viral di medsos kisruh tambang nikel di Raja Ampat. Itu pun, lanjut Hensa, setelah Presiden Prabowo memanggil ketiga menteri tersebut ke kediamannya.

“Mohon para pejabat kita ini, jangan menunggu viral baru bergerak lah. Terus terang kalau buat saya setelah viral baru gerak, anda selama ini tidak kelihatan kerjanya,” kata Hensat, Rabu (11/6/2025).

Disatu sisi, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang memanggil ketiga menteri tersebut terkait kisruh tambang nikel ini.

“Pak Prabowo wajar lah tanya menterinya. Loh kok baru tahu, gimana nih. Kenapa rakyat duluan yang teriak-teriak save raja ampat, kenapa nggak lu duluan langsung? Wah pak kalau saya bergerak sebelum viral saya dilihat seperti tidak ada penghargaannya,” sindir Hensat. 

(cw1/nusantaraterkini.co)