Survei TBRC: Tingkat Kinerja Pemerintahan Prabowo Capai Kepuasan Masyarakat 76,8 Persen
Secara umum masyarakat Indonesia masih sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan Timur Barat Rese
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Secara umum masyarakat Indonesia masih sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan Timur Barat Research Center (TBRC), kepuasan masyarakat itu mencapai 76,8 persen.
Direktur Eksekutif TBRC, Chabibi Syafuddin, mengatakan, dari angka dukungan itu, 11,4 persen di antaranya sangat puas, dan 65,4 persen cukup puas.
Adapun yang tidak puas sebanyak 15,1 persen. Adapun responden yang tidak menjawab sebanyak 8,1 persen.
Kepuasan publik kepada Prabowo, katanya lagi, disebabkan oleh sejumlah hal. Mulai dari sikap Prabowo yang dinilai tegas terkait kinerja pemberantasan korupsi.
Hingga realisasi program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan dampak pada pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Juga program sekolah gratis bagi rakyat miskin, serta juga penyaluran bansos dan efisiensi APBN hingga Rp 300 triliun untuk modal Danantara.
Chabibi juga mengatakan, penelitian dilakukan terhadap responden tanpa memandang tingkat pendidikan atau keahlian. Dengan demikian hasilnya berbeda dari survei opini para ahli dan masyarakat kampus.
Sementara itu, terkait pengesahan Revisi UU TNI 2025 survei TBRC juga memperlihatkan bahwa sebanyak 56,8 persen responden mengatakan mengetahui, mengetahui dan sebanyak 43,2 persen mengatakan tidak tahu.
Sebanyak 72,8 persen setuju dengan revisi terhadap UU 34/2004 tentang TNI yang baru saja disetujui DPR RI dan 12,8 persen tidak setuju serta 14,4 persen tidak menjawab.
Sebanyak 73,7 persen menyatakan bahwa revisi atas UU TNI tidak merupakan dwi fungsi TNI seperti di era Orde Baru.
Sebanyak 12,1 persen menyatakan sebaliknya, dan 14,2 persen tidak menjawab.
Sebanyak 77,2 persen menilai revisi ini sangat diperlukan untuk peran serta anggota TNI dalam menempati posisi posisi penting di pemerintahan dan sebanyak 13,1 persen.
Menilainya sebagai upaya untuk melakukan militerisasi pada jabatan di pemerintahan, serta sebanyak 9,7 tidak memberikan jawaban.
Sebanyak 76,8 persen menilai bahwa revisi atas UU TNI pada dasarnya tidak berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di pemerintahan.
Namun sebanyak 12,6 persen menilainya berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia.
Adapun 10,6 persen tidak menjawab pertanyaan ini.
Survei yang dilakukan TBRC digelar pada 15 hingga 21 Maret 2025 dengan metode multistage random sampling dan jumlah responden sebanyak 1.320 orang.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·1 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·11 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·12 menit yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·32 menit yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·41 menit yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·54 menit yang lalu -
NEWSDasco Bantah Dikaitkan dengan Judi Online dan Doxing, Minta Aparat Turun Tangan
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONALTekan Pengangguran, Polri Gandeng Dunia Usaha Perluas Program POLIRAN
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPolisi Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi di Hotel Medan, 2 Orang Diamankan
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSAsep Romy Desak Pemerintah Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan, Buruh hingga Nelayan Jadi Sorotan
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
