Sidang Smartboard Tebingtinggi, Pengacara Minta Terdakwa Bambang Giri Arianto Dibebaskan

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Tim penasihat hukum terdakwa Drs Bambang Giri Arianto SE MSi MH meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan smartboard di Kota Tebingtinggi. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan tanggapan terdakwa (duplik) yang dipimpin Majelis Hakim A'sad Rahim Lubis, di PN Medan, Rabu (19/8/2026). 

Dalam duplik yang dibacakan perwakilan Penasihat Hukum Paulus Peringat Gulo, menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdakwa dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Tim penasihat hukum juga membantah tuduhan Bambang Giri Arianto merupakan pihak yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkaranya, Bambang Giri Arianto didakwakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam petitum duplik, penasihat hukum meminta majelis hakim menerima seluruh argumentasi pembelaan dan menyatakan Bambang Giri Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum. Selain itu, penasihat hukum memohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

“Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,” ujar Penasehat Hukum Paulus Peringat Gulo, dalam persidangan.

Penasihat hukum juga meminta agar hak, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa dipulihkan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan bebas tersebut. Selain meminta pembebasan, tim penasihat hukum memohon agar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses hukum tersebut dibebankan kepada negara.

"Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, kami meminta agar majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan rasa keadilan," lanjut Paulus.

(CW2/Nusantaraterkini.co)