Sidang Kasus Korupsi PSR Madina, Hakim Ungkap Peran Eks Kabid Perkebunan Fauzan Lubis

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Khamozaro Waruwu menguraikan peran dan kedudukan terdakwa Fauzan Lubis dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Fauzan Lubis diketahui merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Madina. Uraian tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum saat memeriksa perkara yang menjerat terdakwa.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan secara subsidair. Dakwaan primair mengacu pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan subsidair, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan identitas Fauzan Lubis telah sesuai dengan surat dakwaan. Selama menjalani persidangan, terdakwa juga dinilai mampu mengikuti proses pemeriksaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Majelis Hakim kemudian menguraikan kedudukan Fauzan Lubis berdasarkan sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Madina Nomor 800/481 tanggal 6 Mei 2020, Fauzan Lubis ditunjuk sebagai Plt Kepala Bidang Perkebunan. Jabatan tersebut selanjutnya dikukuhkan secara definitif pada 15 Juli 2021.

Selain menjalankan jabatan struktural, Fauzan juga memiliki tugas dalam pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Hal itu berdasarkan SK Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal Nomor 521 tanggal 21 Januari 2020 yang menetapkan terdakwa sebagai bagian dari Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Dalam tim tersebut, terdakwa memiliki tugas antara lain melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, serta menilai perkembangan dan kemajuan pekerjaan fisik program PSR.

Majelis Hakim selanjutnya menyoroti pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan terdakwa terhadap Kelompok Tani Sayur Matua.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara optimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan tetap dicairkannya dana program PSR meskipun pekerjaan di lapangan disebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Biaya (RKB) yang telah ditetapkan.

Majelis Hakim menilai aspek tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa dalam pelaksanaan program tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa berkaitan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, termasuk saksi M Natsir dan Asmudal Nasution, maupun suatu korporasi.

Seluruh pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap selama proses persidangan.

Majelis Hakim selanjutnya akan membacakan secara lengkap pertimbangan hukum dan amar putusan terhadap terdakwa Fauzan.

(cw2/Nusantaraterkini.co)