Sebulan Pascabencana, Warga Terdampak di Sumut Belum Bisa Pulih Mandiri

Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Sudah satu satu bulan lamanya pascabencana banjir dan longsor melanda sebagian wilayah di Sumatera Utara (Sumut).

Sampai sekarang proses pemulihan dinilai masih memerlukan pendampingan yang intensif.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Maman Natawijaya, kepada Nusantaraterkini.co, di Desa Sorkam Tengah, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (27/12/2025).

Maman mengatakan, jika penetapan status tanggap darurat bencana yang untuk ketiga kalinya, sebagai bentuk pengakuan bahwa masyarakat terdampak belum berada dalam kondisi aman untuk sepenuhnya kembali menjalani aktivitas yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri.

Baca Juga : 24 Daerah di Sumatera Masuk Fase Transisi Darurat Bencana

“Artinya, masyarakat masih membutuhkan pendampingan. Belum bisa bekerja secara aman dan mandiri,” katanya.

Menurutnya, banjir telah merusak hampir seluruh sendi kehidupan warga, mulai dari infrastruktur dasar hingga sumber penghidupan.

Akses jalan, penerangan, air bersih, layanan pendidikan dan kesehatan terdampak parah. Di sektor ekonomi, kebun, sawah, dan lahan pertanian warga ikut rusak, memutus mata pencarian utama masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, ia menekankan pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan bertahap dan melibatkan warga sebagai pelaku utama.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pelibatan masyarakat dalam pembersihan lingkungan melalui skema cash for work.

Dalam model ini, warga dilibatkan membersihkan infrastruktur publik seperti jalan, masjid, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya, dengan imbalan upah sesuai standar upah minimum yang berlaku di daerah.

Baca Juga : Kemenhut Aksi Bersih-bersih Kayu Gelondongan dan Limbah Bencana Sumatera

“Dengan skema ini, masyarakat bekerja sambil memulihkan lingkungannya sendiri, sekaligus menutup celah hilangnya mata pencarian selama masa darurat,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pola bantuan mulai bergeser. Alih-alih hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk barang, para relawan dan donatur diminta mempertimbangkan pemanfaatan ekonomi lokal.

Misalnya, kebutuhan sembako dapat dipasok melalui warung-warung setempat agar perputaran ekonomi tetap terjadi di wilayah terdampak.

Bantuan penghidupan pun dapat diarahkan dengan memberi upah kepada warga yang bekerja memulihkan lingkungan mereka sendiri, dengan standar pekerjaan dan jam kerja yang jelas.

“Keterlibatan ekonomi lokal sangat penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mulai bangkit dengan kekuatan mereka sendiri,” katanya.

Pendekatan ini, menurutnya, menjadi kunci agar pemulihan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan berlanjut pada pemulihan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)