Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co,TAPTENG-Meski status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah diperpanjang untuk ketiga kalinya, pemulihan di Tapanuli Tengah dianggap masih tertatih. Para aktivis kemanusiaan menyoroti pendekatan pemerintah yang masih bersifat top-down dan abai terhadap kebutuhan spesifik anak-anak, perempuan, hingga penyandang disabilitas.
Direktur Eksekutif Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Maman Natawijaya, menyebut kebijakan perpanjangan tersebut sebagai pengakuan negara bahwa masyarakat terdampak belum berada dalam kondisi aman dan mandiri.
“Ini sudah penetapan yang ketiga. Artinya negara mengakui masyarakat masih membutuhkan pendampingan yang serius dan berkelanjutan,” ujar Maman kepada Nusantaraterkini.co, di Desa Sorkam Tengah, Kecamatan Sorkam, Senin (30/12/2025).
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah pesisir barat Sumatera Utara pada November lalu tidak hanya menelan korban jiwa dan merusak ribuan rumah, tetapi juga melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan warga.
Baca Juga : Wakapolri Evaluasi Penanganan Pascabencana Tapteng, Fokus Buka Akses dan Logistik
Kerusakan infrastruktur dasar masih tampak di banyak titik. Akses jalan terputus, penerangan terbatas, air bersih sulit diperoleh, sementara layanan pendidikan dan kesehatan berjalan pincang.
Di sejumlah desa, warga masih bergantung pada bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan harian.
Dampak paling berat, menurut Maman, dirasakan oleh kelompok yang sejak awal berada dalam posisi rentan perempuan, anak-anak, dan lansia.
Karena itu, Maman menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tak bisa dilakukan secara instan atau sekadar berbasis proyek. Pendekatan top-down, menurut dia, berisiko memperpanjang ketergantungan dan mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok rentan.
Ia mendorong strategi pemulihan bertahap dan partisipatif, salah satunya melalui skema cash for work yang inklusif, sekaligus meletakkan kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, disabilitas, dan pengidap penyakit tertentu sebagai subjek dalam proses implementasinya.
“Warga dilibatkan membersihkan jalan, masjid, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya dengan upah layak. Skema ini penting, tetapi harus memastikan perempuan dan lansia tidak tersingkir,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sumut. Direktur LBH APIK Sumut, Sierly Anita Gafar, menilai bahwa kondisi perempuan, khususnya perempuan lansia, belum menjadi perhatian utama dalam skema penanganan bencana.
Baca Juga : Kisah Nasruddin: Lansia Tapteng Bangkit Buka Kedai Kopi Usai Rumah Hanyut Diterjang Banjir
“Di lokasi bencana, perempuan terutama lansia perempuan menghadapi beban berlapis. Mereka kehilangan rumah, sumber penghidupan, sekaligus harus tetap menjalankan kerja-kerja domestik dan perawatan, sering kali tanpa dukungan memadai,” ujar Sierly.
LBH APIK mencatat, di sejumlah titik pengungsian, perempuan lansia kesulitan mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Minimnya fasilitas sanitasi layak, akses air bersih, serta layanan kesehatan reproduksi dan psikososial memperparah kondisi fisik dan mental para penyintas.
“Banyak lansia perempuan mengalami trauma, kelelahan, dan penyakit kronis yang kambuh, tetapi tidak terjangkau layanan kesehatan secara rutin. Dalam situasi darurat yang berkepanjangan, mereka justru makin tak terlihat,” katanya.
"Situasi posko yang disediakan juga belum ramah bagi kelompok rentan terutama terkait keamanan seperti, jarak sanititas dan jumlahnya. Selain itu, kebutuhan penggunaan kamar mandi lebih banyak perempuan baik jumlah air dan waktu penggunaan kamar mandi," sambungnya.
Di sektor ekonomi, dampaknya tak kalah serius. Rusaknya sawah, kebun, dan lahan pertanian membuat banyak perempuan kehilangan peran produktif yang selama ini menopang ekonomi keluarga, terutama bagi rumah tangga miskin dan keluarga yang kehilangan kepala keluarga akibat bencana.
“Ketika mata pencarian hilang, perempuan terutama yang sudah lanjut usia sering kali menjadi kelompok terakhir yang diprioritaskan dalam skema pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, pemulihan seharusnya disertai dengan pendataan berbasis gender dan usia, agar kebijakan tidak kembali menempatkan perempuan dan lansia sekadar sebagai objek bantuan.
“Tanpa perspektif gender dan perlindungan kelompok rentan, status darurat yang terus diperpanjang justru berpotensi menjadi normal baru bagi perempuan miskin dan lansia,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan perpanjangan status tanggap darurat dilakukan untuk memastikan proses evakuasi dan pemulihan berjalan maksimal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/906/KPTS/2025 yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan skala dampak bencana masih membutuhkan penanganan intensif.
“Memperhatikan dampak yang ada serta kebutuhan evakuasi hingga pemulihan di wilayah terdampak, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat hingga 31 Desember 2025,” ujar Erwin di Medan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), situasi kemanusiaan di Sumatera Utara masih memprihatinkan. Tercatat 371 orang meninggal dunia dan 70 orang masih dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban jiwa di tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatera telah mencapai 1.135 orang.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian warga terutama perempuan dan lansia perempuan bencana belum sepenuhnya berlalu. Ia masih hadir dalam tubuh yang letih, dapur yang kosong, dan masa depan yang belum pulih.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
