Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

24 Daerah di Sumatera Masuk Fase Transisi Darurat Bencana

BNPB menyebut 24 kabupaten/kota di Sumatera terdampak bencana telah masuk fase transisi darurat. Fokus penanganan kini bergeser ke pemulihan awal.

Kondisi banjir di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)
Kondisi banjir di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana () menyatakan sebanyak 24 kabupaten/kota di wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam telah ditetapkan masuk ke fase . Status ini menandai peralihan dari penanganan darurat menuju tahap pemulihan awal.

Dari total tersebut, enam kabupaten/kota berada di Provinsi Aceh, sepuluh daerah di Sumatera Utara, serta lima kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sementara itu, tiga daerah lainnya masih menunggu penerbitan surat keputusan penetapan status.

Sebelumnya, juga mencatat sebanyak 12 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah lebih dulu beralih dari status tanggap darurat ke transisi darurat hingga Rabu, 24 Desember 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pergeseran status tersebut mencakup masing-masing empat daerah di tiga provinsi terdampak.

“Per hari ini, terdapat 12 kabupaten/kota yang sudah bergeser dari status tanggap darurat ke status transisi darurat, masing-masing empat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Abdul Muhari dikutip, Sabtu (27/12/2025).

Ia menambahkan, meski sejumlah daerah masih memperpanjang masa tanggap darurat hingga akhir Desember, kegiatan penanganan di lapangan telah memasuki fase yang lebih terintegrasi.

“Pekerjaan di lapangan saat ini sudah berjalan paralel, mulai dari penanganan darurat hingga persiapan pembangunan dan hunian tetap,” jelasnya.

BNPB menargetkan pembangunan (huntara) dapat mulai dilaksanakan pada akhir Desember 2025, terutama di wilayah dengan jumlah pengungsi yang masih signifikan.

“Tidak semua daerah memerlukan pembangunan huntara. Hal itu bergantung pada jumlah pengungsi dan hasil pendataan kerusakan rumah. Daerah yang membutuhkan diharapkan dapat mulai membangun huntara pada akhir Desember ini,” kata Abdul Muhari.

(Dra/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru