Berita Unggulan
#Awali Pekan, Harga Emas Antam Terkoreksi Rp10.000 Jadi Rp2.628.000 per Gram #Korupsi Irigasi, Mantan Anggota DPRD Muara Enim Divonis 4 Tahun ​ #GREAT Institute: Prabowo Tegaskan Perubahan Dukungan terhadap Palestina dari Kuat Menjadi Semakin Kuat #Lantik 14 Pejabat Kemenkeu, Suahasil Tekankan Optimasi Penerimaan #Tangkal Radikalisme, Densus 88 Dukung Pembatasan Gawai Kemenag ​ #Awali Pekan, Harga Emas Antam Terkoreksi Rp10.000 Jadi Rp2.628.000 per Gram #Korupsi Irigasi, Mantan Anggota DPRD Muara Enim Divonis 4 Tahun ​ #GREAT Institute: Prabowo Tegaskan Perubahan Dukungan terhadap Palestina dari Kuat Menjadi Semakin Kuat #Lantik 14 Pejabat Kemenkeu, Suahasil Tekankan Optimasi Penerimaan #Tangkal Radikalisme, Densus 88 Dukung Pembatasan Gawai Kemenag ​
Nusantaraterkini.co

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

SDR Desak Hukuman Mati bagi Koruptor, Sebut Kejahatan Pengkhianatan Konstitusi

SDR mendesak hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi koruptor dan menyebut korupsi sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi.

H
Editor Herman Saleh Harahap
R
Reporter Redaksi
Bagikan:
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para pelaku tindak pidana korupsi, Selasa (25/8/2026).(foto: ilustrasi/rmol)
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para pelaku tindak pidana korupsi, Selasa (25/8/2026).(foto: ilustrasi/rmol)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

​Hari menegaskan, korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat publik bukan sekadar kejahatan pencurian uang negara, melainkan bentuk pengkhianatan langsung terhadap sumpah jabatan serta amanat UUD 1945. Penyelewengan anggaran publik secara masif merenggut hak 280 juta rakyat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang layak.

​"Koruptor pantas mendapat hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Korupsi bukan hanya persoalan mengambil uang negara, tetapi menyangkut pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang diberikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hari Purwanto di Jakarta, seperti dilansir RMOL, Selasa (25/8/2026).

BACA JUGA: HKA Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026

​Guna memberikan efek jera (deterrent effect), mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri pada pengembalian kerugian negara belaka. 

"Penindakan tindak pidana korupsi harus dieksekusi secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu tanpa terpengaruh oleh posisi politik maupun latar belakang jabatan pelaku," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

BACA JUGA: Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra Ditahan, Terseret Kasus 382 Honorer di Metro
Tags: #SDR #Hari Purwanto #Korupsi #Koruptor #Hukuman Mati #Penjara Seumur Hidup #Tindak Pidana Korupsi #APH #UUD 1945 #kejahatan korupsi #Penegakan Hukum #Jakarta
Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru