Sahroni Bongkar Modus KPK Gadungan: Ngaku Kabiro Penindakan, Minta Rp 300 Juta

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Upaya penipuan dengan mencatut nama lembaga negara kembali terjadi. Kali ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menjadi target aksi pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sahroni mengungkapkan, dirinya sempat dimintai uang sebesar Rp 300 juta oleh seseorang yang datang langsung ke Gedung DPR RI. Peristiwa itu terjadi saat ia tengah memimpin rapat pada Senin (6/4/2026).

“Benar,” kata Sahroni singkat saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).

Ia menceritakan, seorang perempuan mendatanginya dengan membawa pesan yang mengatasnamakan pimpinan KPK. Dengan percaya diri, pelaku mengaku ditugaskan untuk meminta sejumlah uang.

“Dia datang sekitar pukul 10 lewat, langsung ke Komisi III. Mengaku diperintah pimpinan KPK dan meminta uang Rp 300 juta,” ujar Sahroni.

Saat itu, Sahroni sempat menemui pelaku di sela-sela rapat. Namun, ia tidak langsung menanggapi permintaan tersebut dan memilih kembali melanjutkan agenda rapat.

Merasa janggal, Sahroni kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan KPK. Hasilnya, tidak ada satu pun utusan resmi yang dikirim untuk meminta uang seperti yang disampaikan pelaku.

Dari situlah terungkap bahwa aksi tersebut merupakan modus penipuan. Sahroni pun segera berkoordinasi dengan pihak KPK dan Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

“Setelah dikonfirmasi tidak benar, saya minta segera ditindak. Akhirnya dilakukan penangkapan di rumah pelaku,” jelasnya.

Pihak KPK sendiri menyebut, pelaku menggunakan skenario yang terorganisir. Mereka mencatut jabatan strategis di lembaga antirasuah, termasuk mengaku sebagai Kepala Biro Penindakan, untuk menekan korban agar menyerahkan uang.

Meski sempat dimintai sejumlah uang, Sahroni menegaskan dirinya tidak memiliki perkara apa pun yang berkaitan dengan KPK. Ia juga membantah adanya upaya pengurusan kasus seperti yang diklaim pelaku.

“Tidak ada urusan perkara, tidak ada kasus. Ini murni karena mereka mengaku sebagai orang KPK,” tegasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa modus penipuan dengan mencatut nama institusi resmi masih marak terjadi. Publik pun diimbau untuk selalu melakukan verifikasi dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan lembaga negara, terlebih jika disertai permintaan uang.

(Dra/nusantaraterkini.co)