Penuhi Panggilan KPK, Ahmad Sahroni Siap Berikan Keterangannya sebagai Bendum NasDem
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni memenuhi panggilan KPK diperiksa sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Mentan SYL
Nusantaraterkini.co - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Ahmad Sahroni tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, (22/3/2024). Sahroni mengaku siap memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem.
"Mungkin KPK bertanya kan kapasitas gue (saya) sebagai Bendahara Umum, apakah ada keterlibatan di Partai secara langsung maupun tidak langsung, ya itu mungkin yang akan ditanyai. Jadi gue sebagai Bendum hadir terkait dengan apa yang dilakukan Pak SYL," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip dari detikcom, Jumat (22/3/2024).
Sahroni menyebut NasDem siap mengembalikan aliran dana Rp 40 juta yang disebut dalam dakwaan kasus pemerasan anak buah dan gratifikasi SYL. Dia mengaku pihaknya tengah menunggu perintah dari KPK.
"Tapi yang pertama Rp 800 juta sudah dipulangin, jadi ada dua, Rp 800 juta dengan Rp 40 juta. Yang Rp 800 juta sudah tiga bulan lalu kalau nggak salah udah dipulangin," kata Sahroni.
"Tercatat, tercatat (di NasDem) diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin, kan kita nggak tahu kalau yang bersangkutan uangnya entah dari mana gitu, tapi udah kita kembalikan. Tinggal yang Rp 40 juta, tinggal nunggu perintah dari KPK. Kalau KPK suruh kembalikan segera, kita kembalikan," imbuhnya.
Sebenarnya, pada Jumat 8 Maret 2024, KPK telah memanggil Sahroni. Sahroni diperiksa sebagai saksi terkait dugaan TPPU SYL. Sahroni mengaku tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari itu. Dia juga sudah menyurati KPK terkait ketidakhadirannya.
Dalam kasus ini, SYL diketahui dijerat KPK dalam tiga perkara, yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dua perkara awal, yaitu pemerasan dan gratifikasi, sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dan masih berproses.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
INTERNASIONALGadi Eisenkot Resmi Terima Mandat Bentuk Pemerintahan Baru Israel
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMUTOperasi Patuh Toba 2026 Berakhir, Polda Sumut Keluarkan 38.424 Tindakan dan Teguran
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
-
NEWS VIDEOBukan Sekadar Tangkap Maling, Polda Metro Jaya Kejar Pengembalian Motor Curian
8 jam yang lalu -
-
-
POLITIKWakil Menteri Isyana Bagoes Oka Menyusul Raja Juli dan Giring Mundur dari PSI
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
-
POLITIKUsai Giring Ganesha, Raja Juli Antoni Resmi Mundur dari Jabatan Sekjen PSI
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan