Rakernas Evaluasi Haji 2026: Kemenhaj Siapkan Fondasi Layanan yang Lebih Humanis

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M sebagai langkah awal menyusun arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

Forum nasional ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus perumusan strategi besar untuk menghadirkan layanan haji Indonesia yang semakin berkualitas dan humanis.

Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, menegaskan, seluruh hasil evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.

"Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis," ujarnya saat membuka Rakernas di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Teguh, penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan jemaah.

Rakernas difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis selama operasional haji di Arab Saudi hingga fase pemulangan, mengukur capaian target pelayanan pada bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, serta layanan digital, dan menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Pembahasan Rakernas meliputi seluruh rantai layanan penyelenggaraan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, pembinaan dan bimbingan manasik, rekrutmen petugas, istitha'ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi, layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi di Arab Saudi, pelaksanaan fase puncak haji, evaluasi layanan syarikah, hingga transformasi digital melalui penguatan Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji.

Rakernas juga membahas penguatan kelembagaan, regulasi, tata kelola, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta. Mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari Kementerian Haji pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten/kota, serta pengelola asrama haji kelas I dan kelas II di seluruh Indonesia.

Selama Rakernas, peserta mengikuti paparan kebijakan, diskusi kelompok, tanya jawab, hingga perumusan rekomendasi yang akan menjadi bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, antara lain Menhaj, Wamenhaj, Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Haji, Inspektur Jenderal, Ombudsman RI, serta Staf Teknis Haji KJRI Jeddah.

Tidak hanya berfokus pada evaluasi kebijakan, Rakernas juga diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dan fasilitator dari TNI dan Polri sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, soliditas organisasi, disiplin, serta kolaborasi antarpetugas.

"Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun," tutup Teguh.

(zie/Nusantaraterkini.co)