Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Putusan MK Jadi Rujukan Final Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Putusan MK ditegaskan jadi rujukan final pemindahan ibu kota negara ke IKN menunggu Keppres Presiden.

Bagikan:
Indrajaya disela-sela wawancara dengan media, Kamis (14/5/2026). (foto:istimewa)
Indrajaya disela-sela wawancara dengan media, Kamis (14/5/2026). (foto:istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co,  – Anggota Komisi II DPR , menegaskan putusan terkait status Jakarta sebagai harus menjadi rujukan final dalam proses pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara ().

Hal tersebut disampaikan Indrajaya merespons Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (), yang dibacakan dalam sidang pleno MK.

Dalam putusannya, MK menegaskan masih berstatus sebagai sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Menurut , putusan tersebut memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

“ harus menjadi pegangan final dalam memastikan seluruh kebijakan strategis nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan sekadar kehendak politik. Ini merupakan penegasan bahwa setiap tahapan pemindahan ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas,” ujar Indrajaya, di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai pemindahan ibu kota negara tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi penggunaan anggaran, hingga keberlanjutan pelayanan publik.

“Pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan secara efektif,” kata legislator dapil Papua ini.

Indrajaya juga menegaskan penerbitan Keppres pemindahan ibu kota merupakan kewenangan penuh Presiden sesuai amanat undang-undang.

Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional sebelum menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota ke .

“Jika hingga saat ini Keppres belum diterbitkan, artinya masih terdapat sejumlah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang, karena pemindahan ibu kota negara bukanlah perkara sederhana,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru