Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Pemko Medan Terima Tambahan TKD Rp565,35 Miliar

Pemko Medan menerima tambahan TKD Rp565,35 miliar pada 2026 untuk pemulihan pascabencana, pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik.

Bagikan:
Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi membacakan sambutan Wali Kota Medan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).(foto: diskominfo medan)
Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi membacakan sambutan Wali Kota Medan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).(foto: diskominfo medan)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN- Pemerintah Kota Medan menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar pada tahun anggaran 2026. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut.

​Pesan itu disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi. Sambutan dibacakan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

​Rapat evaluasi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dan jajaran Itjen Kemendagri. Hadir pula secara daring Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dan Irjen Kemendagri Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono.

​Rico menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri yang hadir untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan fiskal di Kota Medan. Kegiatan ini memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

​"Tambahan TKD tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan perbaikan pelayanan publik. Anggaran ini juga difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana tahun 2025 lalu," ujar Rico Waas.

​Pemko Medan telah mendistribusikan dana tersebut kepada 34 perangkat daerah termasuk kecamatan sesuai kebutuhan program. Selain itu, pemerintah kota juga telah menyalurkan bantuan Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Mendagri.

​Rico mengingatkan seluruh perangkat daerah agar penggunaan anggaran tidak hanya mengejar target serapan semata.

"Setiap program harus memperhatikan urgensi kebutuhan, kualitas pengerjaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat," lanjutnya.

​Setidaknya, kata Rico Waas, terdapat lima aspek utama yang ditekankan Rico dalam pengelolaan dana tambahan TKD tersebut. Pertama, perencanaan dan penganggaran wajib disusun berdasarkan kebutuhan jelas, skala prioritas, serta peraturan perundang-undangan.

​Kedua, pelaksanaan kegiatan harus mematuhi jadwal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efisiensi, serta aturan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib didukung dokumen lengkap melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

​Keempat, Inspektorat Kota Medan diminta melakukan pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dikedepankan.

​Kelima, seluruh program yang dibiayai wajib berkontribusi pada peningkatan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan pengurangan risiko bencana. 

"Evaluasi bersama Kemendagri ini diharapkan mampu memberi masukan teknis bagi kendala yang dihadapi perangkat daerah," pungkasnya.

​(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait