PTTUN Jakarta Tolak Banding, Keabsahan Ketum PPP Mardiono Makin Kuat

PTTUN Jakarta menolak banding terkait SK kepengurusan DPP PPP dan menguatkan putusan PTUN atas kepemimpinan Muhamad Mardiono.

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:31 WIB

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta resmi menolak permohonan banding yang diajukan kubu penggugat terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum mengenai kepengurusan DPP PPP, Jumat (9/10/2026).(foto: rmol)

A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta resmi menolak permohonan banding yang diajukan kubu penggugat terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum mengenai kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan ini menguatkan kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025–2030.

Amar tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 147/B/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tingkat pertama.

“Alhamdulillah, salinan putusan Pengadilan Tinggi TUN sudah keluar dengan amar putusan menguatkan putusan PTUN tentang keabsahan SK Menteri Hukum,” ungkap Kuasa Hukum DPP PPP, Erfandi, kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir RMOL, Jumat (9/10/2026).

BACA JUGA: Mitos Politik: Mengapa Partai yang Terlempar dari DPR Sulit Kembali ke Senayan?

Dalam putusannya, majelis hakim PTTUN Jakarta juga menghukum pihak pembanding, yaitu M Thobahul Aftoni, Subadri Ushuludin, dan Akhmad Syaeful Hakim, untuk menanggung seluruh biaya perkara persidangan.

Erfandi menegaskan, putusan ini mempertegas legalitas hukum DPP PPP di bawah kepemimpinan Mardiono setelah sebelumnya juga memenangkan gugatan di tingkat PTUN.

BACA JUGA: Harlah ke-53, PPP Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Padangsidimpuan

(Emn/Nusantaraterkini.co)

📄 Halaman