Program 30 Ribu Sarjana ke Desa Tuai Sorotan, DPR Ingatkan Risiko dan Kesiapan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Rencana pemerintah merekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih mendapat respons beragam di parlemen. Program ini dinilai bisa menjadi solusi keterbatasan sumber daya manusia di desa, namun juga menuai kritik terkait kesiapan dan potensi muatan politis.

Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, menilai langkah tersebut sebagai upaya positif untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa. Ia menyebut banyak desa di Indonesia masih kekurangan tenaga terdidik.

“Rata-rata di desa sangat terbatas tenaga sarjananya, bahkan tidak ada,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menjalankan program tersebut. Menurutnya, para sarjana yang direkrut harus dibekali pelatihan teknis yang memadai sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Perlu diberikan bimbingan teknis khusus sebagai persiapan,” tegasnya.

Di sisi lain, rencana rekrutmen besar-besaran ini juga memunculkan pertanyaan publik. Sejumlah pihak menilai program tersebut berisiko tidak efektif jika tidak disertai sistem pengelolaan koperasi yang transparan dan berkelanjutan.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa distribusi tenaga SPPI ke desa-desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama jika proses rekrutmen dan penempatan tidak dilakukan secara terbuka.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program SPPI merupakan bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Para sarjana nantinya akan ditempatkan sebagai pengelola atau manajer di Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. 

(LS/Nusantaraterkini.co)