Prabowo Soroti Pemborosan Anggaran Daerah, Singgung Mobil Dinas Rp 8 Miliar
Prabowo kritik belanja daerah tak efisien, singgung pembelian mobil dinas Rp 8 miliar dan minta kepala daerah utamakan kepentingan rakyat.
Nusantaraterkini.co, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyinggung adanya penggunaan anggaran yang tidak efisien, termasuk pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis.
Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sederhana seperti jembatan desa seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu intervensi dari pusat.
“Masih banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Jembatan desa misalnya, rakyat sampai harus bersuara keras, bahkan presiden yang turun tangan,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Ia juga mempertanyakan penggunaan dana desa serta anggaran daerah yang dinilai belum transparan dan tepat sasaran.
Prabowo kemudian menyoroti gaya belanja sejumlah pemerintah daerah yang dianggap berlebihan, salah satunya terkait pengadaan kendaraan dinas.
“Kita harus terbuka. Ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp 8 miliar. Ini menurut saya tidak efisien,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Ia mengaku memakai Maung sebagai mobil dinas, dengan kisaran harga sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar setelah dilengkapi fitur keamanan tambahan.
“Saya Presiden Indonesia, pakai mobil buatan dalam negeri. Bahkan dengan perlengkapan khusus pun tidak sampai Rp 8 miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mengelola anggaran publik.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi fasilitas pejabat.
“Kita butuh kesadaran. Bupati bekerja untuk rakyat, gubernur juga bekerja untuk rakyat. Itu yang harus diutamakan,” pungkasnya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Pengedar Sabu, Polres Lahat Tangkap Sopir dan Dua Petani
Herman Saleh Harahap·30 menit yang lalu -
SUMUTUMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61 Persen
Herman Saleh Harahap·43 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPenumpang KA Siantar Ekspres Panik Lihat Percikan Api Usai Benturan, Jadwal Dijadwal Ulang Jam 9 Malam
Fadli Tara·43 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Kombes Iman Imanuddin, Rumahnya Diduga Jadi Posko Makar
M Aribowo·47 menit yang lalu -
POLITIKRUU Pemilu, Rico Waas Usulkan Inklusivitas Pemilih dan Profil Caleg
Herman Saleh Harahap·55 menit yang lalu -
NEWS VIDEOLokomotif KA Siantar Ekspres Terbakar di Beringin Pematangsiantar, 3 Petugas Luka-Luka
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOLokomotif KA Siantar Expres Terbakar Usai Tabrak Angkot, 1 Orang Meninggal Dunia di Lokasi
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Sergai Gagalkan Pengiriman Dua PMI Ilegal ke Malaysia, Agen Perempuan Ditangkap
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
