Prabowo Soroti Pemborosan Anggaran Daerah, Singgung Mobil Dinas Rp 8 Miliar

Nusantaraterkini.co, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyinggung adanya penggunaan anggaran yang tidak efisien, termasuk pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis.

Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sederhana seperti jembatan desa seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu intervensi dari pusat.

“Masih banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Jembatan desa misalnya, rakyat sampai harus bersuara keras, bahkan presiden yang turun tangan,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Ia juga mempertanyakan penggunaan dana desa serta anggaran daerah yang dinilai belum transparan dan tepat sasaran.

Prabowo kemudian menyoroti gaya belanja sejumlah pemerintah daerah yang dianggap berlebihan, salah satunya terkait pengadaan kendaraan dinas.

“Kita harus terbuka. Ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp 8 miliar. Ini menurut saya tidak efisien,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Ia mengaku memakai Maung sebagai mobil dinas, dengan kisaran harga sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar setelah dilengkapi fitur keamanan tambahan.

“Saya Presiden Indonesia, pakai mobil buatan dalam negeri. Bahkan dengan perlengkapan khusus pun tidak sampai Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mengelola anggaran publik.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi fasilitas pejabat.

“Kita butuh kesadaran. Bupati bekerja untuk rakyat, gubernur juga bekerja untuk rakyat. Itu yang harus diutamakan,” pungkasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).