KUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Anggaran Naik Rp10,5 Miliar
TAPD dan Banggar DPRD Sumut menyepakati kenaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing Rp10,5 miliar dalam KUA-PPAS 2027.
Nusantaraterkini.co, MEDAN-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing Rp10,5 miliar. Kesepakatan ini tercapai dalam finalisasi rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat sinkronisasi dan finalisasi tersebut digelar di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin jajaran Banggar termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga serta dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.
Timur Tumanggor yang menjabat Ketua TAPD memaparkan hasil penyesuaian setelah menyerap masukan komisi-komisi DPRD. Rancangan KUA-PPAS 2027 sebelumnya bernilai Rp12.096.934.629.310 sebelum dilakukan finalisasi struktur anggaran.
"Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000," ujar Timur.
Dikatakannya, tambahan pendapatan Rp10,5 miliar bersumber dari kenaikan pajak daerah Rp4 miliar dan retribusi daerah Rp5,5 miliar. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah juga tercatat bertambah sebesar Rp1 miliar.
Sementara itu, belanja daerah turut meningkat Rp10,5 miliar dari semula sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Pos pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan sah masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.
Pada sisi belanja, terjadi pula pergeseran internal antara belanja operasi dan belanja transfer. Belanja operasi berkurang Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer khususnya Bantuan Keuangan Provinsi bertambah Rp60,5 miliar.
Untuk struktur pembiayaan tahun 2027, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp125 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto pun tercatat Rp125 miliar dengan proyeksi SiLPA berimbang atau nol.
Rapat turut membahas penataan organisasi dan anggaran akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air dari Dinas PU. Hal tersebut mencakup peralihan anggaran serta 35 tenaga alih daya (outsourcing).
"Pencairan hibah kesejahteraan rakyat seperti rumah ibadah dan lembaga pendidikan juga turut dibahas. Hibah yang memenuhi syarat 2026 akan dicairkan sesuai aturan, sementara sisanya dianggarkan pada tahun 2027," pungkas Timur.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Anggaran Naik Rp10,5 Miliar
Herman Saleh Harahap·11 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALGugatan Harta Warisan 15 Hektare di PN Tebing Tinggi Berlanjut, Penggugat dan Tergugat Beda Pengakuan
hendra·25 menit yang lalu -
NEWSMahasiswi 22 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Mobil di Denpasar, Polisi Temukan 4 Baskom Berisi Arang
hendra·34 menit yang lalu -
NEWSKodim 1714/PJ dan Polri Patroli Gabungan di Mulia Puncak Jaya
Herman Saleh Harahap·34 menit yang lalu -
POLITIKPulihkan Kepercayaan Masyarakat, PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Terbuka Ijazah Pejabat Publik
42 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
hendra·1 jam yang lalu -
-
-
NEWS VIDEODisinggung Isu Politik dan Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Tegas Menhan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Hasil Penyidikan Diekspos di Kejagung Jumat
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
