Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Analis Politik: Pengganti Gibran Harus Diterima Rakyat, Bukan Figur Pencitraan

Analis politik Hendri Satrio menilai wapres pengganti Gibran harus diterima rakyat, berasal dari sipil, serta mampu benahi ekonomi, hukum, dan komunikasi

Bagikan:
Analis politik Hendri Satrio (Hensa) menilai wakil presiden pengganti Gibran harus mampu membantu Presiden Prabowo Subianto membenahi persoalan ekonomi, hukum, dan komunikasi pemerintah, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
Analis politik Hendri Satrio (Hensa) menilai wakil presiden pengganti Gibran harus mampu membantu Presiden Prabowo Subianto membenahi persoalan ekonomi, hukum, dan komunikasi pemerintah, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Analis politik menilai sosok (wapres) pengganti harus memiliki kapasitas untuk membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan strategis bangsa, terutama di bidang ekonomi, hukum, dan komunikasi.

Menurut Hendri, yang akrab disapa Hensa, pemerintah saat ini menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, berbagai program pembangunan terus berjalan dan anggaran negara telah banyak dialokasikan. Namun, di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah justru disebut mengalami penurunan.

“Menurut saya, permasalahanya di Indonesia ini, tiga yang terbesar itu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Oleh karena itu, kita yang baru ini harus bisa membantu Presiden untuk memperbaiki tiga hal itu,” ujar Hensa, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, dari sisi ekonomi, calon wapres harus memiliki kemampuan membangun kepercayaan pasar serta menjalin komunikasi yang baik dengan kalangan dunia usaha. Sosok tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara dalam bidang hukum, Hensa berpandangan bahwa pendamping Prabowo sebaiknya berasal dari kalangan sipil. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memperkuat prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan.

“Selain mengerti hukum, juga sangat baik bila dipilih dari kalangan sipil supaya ada supremasi sipil. Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil,” katanya.

Adapun persoalan komunikasi dinilai menjadi salah satu tantangan besar pemerintahan saat ini. Hensa melihat berbagai capaian pembangunan belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga belum berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik.

“Pembangunan dilakukan dengan baik oleh Pak Prabowo, tapi karena tidak mampu dikomunikasikan dengan baik hingga hari ini, elektabilitas dan kepuasan publiknya turun terus,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai wapres mendatang harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membangun hubungan yang efektif dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Menurut Hensa, persoalan tersebut perlu segera dibenahi mengingat pemerintahan Prabowo masih memiliki sekitar tiga tahun masa jabatan ke depan.

“Selama berpasangan dengan Mas Gibran, pembangunan dilakukan terus, APBN juga sudah banyak tergerus, tapi kenapa kepuasan publik dan elektabilitasnya menurut banyak lembaga survei turun terus?” ujarnya.

Ia menegaskan, sosok wapres yang dibutuhkan bukan sekadar figur yang memiliki popularitas atau dibangun melalui pencitraan, melainkan seseorang yang benar-benar memiliki penerimaan di tengah masyarakat.

“Makanya diperlukan orang yang bisa menyelesaikan paradoks ini dan berkomunikasi dengan rakyat, dan itu harus sosok yang memang sudah diterima oleh rakyat, tidak bisa sosok yang dicitrakan,” lanjutnya.

Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, Hensa mengingatkan bahwa prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi, yakni Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Ia juga membuka kemungkinan munculnya nama-nama dari kalangan pengusaha maupun teknokrat sebagai kandidat, termasuk figur yang selama ini belum banyak diperbincangkan publik.

“Yang penting adalah dua nama itu masuk ke MPR, nanti kita lihat mekanismenya. Apakah ada musyawarah mufakat kemudian terpilih satu orang, atau misalnya satu orang mengundurkan diri,” jelasnya.

Hensa tidak menutup kemungkinan salah satu kandidat nantinya hanya menjadi calon pelengkap. Meski demikian, ia berharap proses pemilihan wapres pada 9 Desember 2026 dapat berlangsung melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa harus melalui pemungutan suara.

“Saya berdoa agar yang digunakan dalam pemilihan wapres nanti adalah cara musyawarah untuk mufakat,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait