PLN Disorot soal Krisis Listrik: Tak Bangun Pembangkit Baru Selama 5 Tahun

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengkritik kinerja Dirut PLN, Darmawan Prasodjo atau Darmo yang dianggapnya tidak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Sebab menurut Yudhistira, krisis listrik yang melanda tanah air, khususnya di Pulau Sumatera dan Jawa terjadi tidak hanya dilatarbelakangi sebatas masalah stok batubara yang semakin menipis.

Dia menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pihaknya, selama kepemimpinan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

"Silahkan cek, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira dalam keterangannya, Rabu (11/6/2026).

Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan.

"Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit," jelasnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan, keputusan investasi PLN maupun IPP juga tidak terealisasi. 

"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen," pungkasnya.

Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat. 

Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.

“Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan,” tegasnya.

Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN. Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

“Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

(Akb/nusantaraterkini.co)