DPR Desak Pemerintah Lakukan Transformasi Struktural IKM untuk Perkuat Rantai Pasok Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mohamad Toha mendorong pemerintah melakukan transformasi struktural terhadap sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) nasional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas produksi, serta kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri nasional.

Menurut Toha, besarnya populasi IKM yang mencapai 4,2 juta unit usaha atau sekitar 99,78 persen dari total industri nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri Indonesia.

Hal itu disampaikan Toha menanggapi data Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam pembukaan pameran produk IKM dan Diskon Industri Nasional Karya Anak Bangsa (DINAKARA) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Faisol menyebutkan kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri nasional baru mencapai 21,73 persen. Sementara itu, sektor IKM menyerap sekitar 12,37 juta tenaga kerja atau 63,27 persen dari total tenaga kerja industri nasional.

Toha menilai data tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara besarnya jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap dengan kontribusi nilai tambah yang dihasilkan.

"Persoalan IKM kita hari ini bukan semata-mata bagaimana memperbanyak jumlah unit usaha, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, produktivitas, dan skala ekonominya. Ini menunjukkan bahwa transformasi struktural IKM harus menjadi agenda prioritas kebijakan industri nasional," kata Toha, Rabu (11/11/2026).

Ia meminta pemerintah mengubah pola pembinaan IKM yang selama ini lebih banyak berfokus pada bantuan peralatan, pelatihan, dan promosi. Menurutnya, pembinaan harus diarahkan pada pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi agar IKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

Toha juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan IKM melalui sejumlah sektor potensial, seperti pengolahan pangan dan agroindustri, industri komponen dan suku cadang, produk kimia, tekstil, furnitur, hingga produk kreatif berbasis sumber daya lokal.

Namun, pengembangan tersebut harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan pasar dan industri besar. Dengan demikian, produk yang dihasilkan IKM benar-benar sesuai dengan permintaan pasar, bukan sekadar mengikuti tren produksi.

"Potensi bisnis IKM sangat besar apabila dihubungkan dengan kebutuhan industri nasional. Kita perlu mengidentifikasi produk-produk yang selama ini masih bergantung pada impor, kemudian melihat mana yang secara teknis dan ekonomis dapat diproduksi oleh IKM dalam negeri," jelas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Ia menambahkan, langkah tersebut dapat membuka peluang pengembangan industri substitusi impor, memperkuat industri komponen lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Selain memperkuat pasar domestik, Toha mendorong agar IKM nasional mulai diarahkan untuk menembus pasar ekspor. Produk unggulan berbasis bahan baku lokal dan kekhasan daerah dinilai memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.

Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memperkuat kualitas produk, sertifikasi, desain, kemasan, serta jaringan distribusi internasional.

Toha berharap transformasi IKM tidak hanya meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian industri nasional serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(LS/Nusantaraterkini.co)