Gibran Temui Prabowo di Tengah Ancaman Pemakzulan, Manuver Politik Tarik Empati?

Nusantaraterkini.co, Kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan spekulasi politik baru. 

Di tengah polemik legalitas dan legitimasi jabatannya, langkah Gibran yang menghadap Presiden Prabowo Subianto dinilai menarik untuk dicermati.

Pertemuan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah Gibran sedang berupaya mencari empati dan dukungan politik Prabowo agar terhindar dari ancaman pemakzulan melalui DPR?

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus pengamat sosial-politik, Shohibul Anshor Siregar, menilai situasi tersebut harus dilihat sebagai ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik.

"Ia (Gibran) adalah ujian bagi Prabowo dan seluruh elite politik: apakah konstitusi akan ditegakkan secara konsisten, ataukah aturan akan terus tunduk pada perhitungan kekuasaan," ujarnya ketika dihubungi NusantaraTerkini.co, Rabu (11/11/2026). 

Shohibul berpandangan, Gibran kemungkinan mulai menyadari bahwa ruang untuk mempertahankan posisinya melalui perlawanan politik semakin terbatas, sehingga berinisiatif menghadap Prabowo. 

"Ia sedang berusaha meminta perhatian dan empati presiden agar proses pemakzulan tidak berlangsung di DPR," ungkapnya. 

Ia menilai, proses pemakzulan merupakan ancaman serius yang tidak bisa dianggap remeh. 

Sebab, konsekuensinya bukan hanya kehilangan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi membawa dampak terhadap hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut.

Bahkan, Shohibul menyinggung kemungkinan munculnya persoalan hukum lanjutan apabila ada pihak yang mengambil langkah melalui jalur pidana.

"Risiko pemakzulan di DPR itu besar. Ia kehilangan semua hak pensiun dan juga masih potensil beroleh putusan rekomendatif untuk diadili dalam sidang pidana," tegasnya. 

Shohibul juga menilai terbuka kemungkinan adanya warga negara yang memiliki kedudukan hukum untuk membawa persoalan tersebut ke ranah kepolisian, sepanjang memenuhi persyaratan dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya Gibran, Shohibul turut menyinggung mantan Presiden Joko Widodo dalam konteks perdebatan mengenai riwayat pendidikan yang pernah menjadi polemik di ruang publik.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi kembali bergulir apabila ada pihak yang memilih menempuh jalur hukum.

Ia kemudian mengingatkan kasus Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang pernah menjalani proses hukum setelah melontarkan tudingan terkait ijazah Jokowi.

Namun, Shohibul menekankan bahwa persoalan konstitusi tidak seharusnya dipandang sebagai pertarungan kepentingan politik ataupun upaya membalas dendam terhadap kelompok tertentu.

"Isu ini seharusnya tidak direduksi menjadi dendam politik, persaingan elite, atau perang narasi di media sosial. Persoalan utamanya adalah apakah prinsip konstitusi benar-benar ditegakkan secara konsisten, termasuk ketika menyangkut figur yang berada dalam lingkaran kekuasaan," tukasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). BacaBerita

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden menyusul dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo kepada awak media.