Pemprov DKI akan Tindak Tegas Swasta yang Terbukti Buang Sampah Secara Ilegal
Pemprov DKI Jakarta beri teguran keras dan tindak tegas pihak swasta yang buang sampah ilegal di lahan publik.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan akan menindak tegas pihak swasta yang terbukti membuang dan menimbun sampah secara ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai tumpukan sampah di sejumlah lokasi, termasuk di sekitar Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Pramono mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menangani persoalan tersebut.
"Untuk sampah di Jakarta, saya sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kominfotik agar sampah yang menumpuk segera diangkut dan dibersihkan. Di mana pun ada tumpukan sampah, Pemprov DKI akan bergerak cepat," tegasnya.
Pramono juga mengungkapkan, salah satu penyebab penumpukan sampah dalam jumlah besar, seperti yang terjadi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penjaringan, adalah praktik ilegal pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Para pemilik izin pengelolaan sampah kawasan yang seharusnya hanya mengirimkan residu ke TPA, dalam prakteknya menimbun sampah di lahan publik sepanjang sekitar 700 meter.
"Pihak swasta yang menimbun sampah sudah kami berikan teguran keras. Perbuatan ini tidak boleh terulang. Jika masih membandel, akan kami tindak sesuai ketentuan hukum. Pembersihan di lokasi tersebut (Penjaringan-red) membutuhkan sekitar 15 hingga 20 truk sampah per hari dan ditargetkan selesai dalam dua minggu mulai hari ini. Kami juga meminta masyarakat segera melapor melalui aplikasi JAKI jika menemukan penumpukan sampah di lingkungannya," jelasnya.
Pemprov DKI telah mengerahkan 10 truk dari Dinas Lingkungan Hidup serta alat berat milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk mempercepat proses pembersihan. Sebelumnya, pada 12 Mei dan 1 Juli 2026, Pemprov DKI juga telah menjatuhkan sanksi berupa denda dan penahanan truk terhadap dua perusahaan yang terbukti membuang sampah di lokasi tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sebagai kunci perbaikan sanitasi lingkungan dalam jangka panjang.
"Yang paling penting adalah ilmunya disebarluaskan kepada masyarakat. Sampah harus dipilah dari sumbernya, yaitu oleh warga sendiri. Saya melihat DKI Jakarta sudah secara masif melakukan edukasi tersebut, dan ini perlu terus didorong agar menjadi budaya bersama," ujarnya.
(zie/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPemko dan DPRD Medan Sepakati 10 Ranperda Tahun 2027
Herman Saleh Harahap·15 menit yang lalu -
POLITIKWakil Menteri Isyana Bagoes Oka Menyusul Raja Juli dan Giring Mundur dari PSI
Herman Saleh Harahap·47 menit yang lalu -
-
POLITIKUsai Giring Ganesha, Raja Juli Antoni Resmi Mundur dari Jabatan Sekjen PSI
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTWali Kota Padangsidimpuan Hadiri Peresmian Desk Investasi Sumut
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
NEWSAdian Napitupulu Kenang Sosok Panda Nababan, Senior yang Peduli
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolda Metro Jaya Gelar TFG Jelang Aksi 10 November, Keselamatan Warga dan Jurnalis jadi Prioritas
2 jam yang lalu -
NEWSDPD Award 2026, Sultan Najamudin Dorong Talenta Lokal Tembus Panggung Nasional hingga Global
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
EKONOMIPemprov Sumsel Dorong Hilirisasi Kopi Lokal Tembus Pasar Internasional
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan