Pemerintah Harus Yakinkan Otoritas Singapura jika Paulus Tannos adalah Buronan Kasus Korupsi e-KTP

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai harus punya sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang kuat agar mampu melawan buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik e-KTP, Paulus Tannos yang menolak untuk diextradisi dan melakukan perlawanan terhadap penegak hukum Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi upaya perlawanan Paulus Tannos untuk menolak ditangkap dan diadili dalam perkara kasus korupsi e-KTP yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemerintah harus bisa membuktikan dan meyakinkan otoritas Singapura bahwa Thanos memang bersalah melawan hukum dan sudah melakukan kejahatan di Indonesia,” katanya, Selasa (3/6/2025).

Fickar menilai, tindakan Tannos yang melawan di pengadilan dan menolak ekstradisi serta mengajukan penangguhan atas penahanannya kepada Pemerintah Singapura, tidak bisa menjadi dalih untuk tidak mengekstradisi dan mengadilinya di Indonesia.

“Thanos adalah WNI yang telah ditetapkan tersangka dengan status buron sebab melakukan kejahatan di Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia berwenang menangkap Thanos dengan cara mengeks-tradisinya,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah Singapura juga diminta dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah Indonesia dalam memulangkan buronan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po ke negara asalnya meskipun ia memiliki paspor Singapura.

“Dengan konstruksi seperti itu, tidak ada alasan bagi pemerintah Singapura untuk melindungi dan mengabulkan permohonan Thanos, disamping Thannos bukan warga negara Singapura,” jelas Fickar.

Baca Juga: Ditangkap di Singapura, KPK Segera Bawa Buronan Paulus Tannos ke Indonesia

Singapura juga diminta untuk bekerjasama dan menghormati hukum Indonesia dengan mengabulkan proses ekstradisi dan memulangkan buronan Paulus Tannos yang telah merugikan negara hingga USD140 juta atau sekitar Rp2,3 triliun rupiah.

“Sehingga, Singapura punya kewajiban menyerahkan Thanos dalam konteks saling menghormati kedaulatan hukum antar negara Asean. Selain itu, Thanos harus diadili di Indonesia,” tukasnya.

Selain itu, Fickar juga menilai bahwa keterangan dari buronan Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura, sangat penting untuk mengungkap sejumlah pihak yang menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Melalui kesaksian Paulus Tannos, lanjut Fickar, KPK diharapkan dapat mengembangkan kasus ini dan menjerat pihak lain yang terlibat agar kerugian negara dapat tertutupi sepenuhnya.

“Soal pengembangan kasus tergantung pengakuan buronan tersebut jika di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikonfirmasi dengan saksi-saksi lain,” ujarnya.

Menurut Fickar, melalui keterangan Paulus Tannos, KPK dapat meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut, termasuk Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo, yang namanya disebut dalam proses persidangan.

“Jika cukup dukungan bukti lain maka KPK bisa memanggil nama-nama yang disebutkan oleh pelaku atau saksi. Termasuk terhadap nama-nama tersohor yang memang disebut,” pungkasnya.

Evaluasi Perjanjian Ekstradisi

Disisi lain, Peneliti Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyoroti masalah proses ekstradisi Tannos menjadi salah satu uji coba terkait efektivitas dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Jika hal tersebut gagal, maka pemerintah Indonesia harus mengevaluasinya.

“Begitu banyak yang sudah dikorbankan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan perjanjian ekstradisi ini, tetapi ternyata kalau memang tidak membawakan hasil, maka ke depan harus evaluasi. Tapi jika ini berhasil memulangkan Paulus Tannos, berarti perjanjian ekstradisi ini ada manfaat yang diperoleh oleh kedua negara,” tuturnya.

Kendati demikian, Zaenur menegaskan bahwa KPK tetap bisa mengusut aliran dana KTP-E meski proses ekstradisi Paulus Tannos masih berlangsung. Menurutnya, bisa atau tidaknya pemulangan Tannos tidak menjadi dasar utama untuk menjerat pelaku lain dan menguak mega korupsi tersebut.

“Pengusutan korupsi KTP-E ini tidak bergantung pada proses pidana yang dijalankan Paulus Tannos. Masih ada alat-alat bukti lain dan tersangka-tersangka yang sudah diadili sebelumnya untuk menjerat pelaku lain, yang sudah dipidana itu bisa digunakan untuk menjerat pelaku lain. Siapa pelaku lain? Yang nama-namanya disebut dalam dakwaan oleh KPK,” pungkasnya.

Bentuk Pelecehan Hukum

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengecam keras manuver hukum buron kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.

Tindakan Paulus dinilai bukan sekadar upaya menghindari proses hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum Indonesia.

“Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan yang telah merugikan negara. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil,” ujar Mafirion.

Baca Juga: Komisi VI Dorong Evaluasi dan Penyegaran Direksi PT Telkom

Ia menegaskan, penyelesaian kasus Paulus Tannos menyangkut wibawa dan kehormatan bangsa. Menurutnya kedaulatan hukum akan dilecehkan jika buronan korupsi bebas bermanuver di negara lain. “Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat,” tambahnya.

Diketahui, Paulus Tannos telah berstatus buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021. Ia ditangkap di Singapura pada Januari 2025 atas permintaan pemerintah Indonesia. Namun kini, Paulus menolak diekstradisi dan berupaya melakukan perlawanan hukum untuk tetap tinggal di luar negeri.

Mafirion meminta pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, termasuk memastikan seluruh dokumen hukum disiapkan secara lengkap dan meyakinkan.

“Pemerintah harus menjalin koordinasi erat dengan otoritas Singapura, baik melalui jalur hukum maupun diplomatik, guna menghadapi permohonan penangguhan dari Paulus. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah disahkan harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk komitmen bersama memberantas kejahatan lintas negara,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk membekukan paspor dan mencabut seluruh akses keimigrasian Paulus Tannos guna mencegah pelarian.

“Kasus ini menjadi batu ujian, tidak hanya bagi KPK, tetapi juga bagi seluruh sistem penegakan hukum kita. Keberhasilan membawa pulang Paulus Tannos akan menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar serius dalam memerangi korupsi tanpa kompromi,” tutup Mafirion.

Sebelumnya, Kementerian Hukum menyatakan buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin mengajukan penangguhan penahanan kepada Pengadilan Singapura dan AGC Singapura (the Attorney-General's Chambers atau jaksa agung di Singapura).

"Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT (Paulus Tannos) tersebut," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo.

Paulus Tannos merupakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021 atau dua bulan setelah dia menyandang status tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Ia diduga terlibat dalam rekayasa tender proyek e-KTP sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

KPK menuding Paulus melobi sejumlah pejabat agar bisa memenangkan proyek tersebut. Caranya, dia sepakat memberikan fee sebesar 5 persen dari nilai proyek. Ia membagi jatah fee tersebut kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Kala itu, Paulus Tannos menjabat sebagai Direktur PT Sandipala Arthaputra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek e-KTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Proyek ini telah dimulai sejak 2006, saat itu Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional.

Lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) menangkap Paulus pada 17 Januari 2025. Penangkapan tersebut terjadi setelah Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura.

(cw1/nusantaraterkini.co)