Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Gejolak Politik di Negeri K-Pop

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di negeri K-Pop, Korea Selatan (Korsel) yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu.

Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat. 

Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim.

"Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di _take for granted_ (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya," kata Henwira Halim, Kamis (19/12/2024).

Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat. 

"Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar requirement atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya," ujar Henwira.

Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat.

"Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee)," katanya.

Henwira menambahkan, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan.

"Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerusmuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah," tegasnya.

Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah para peserta aksi unjuk rasa di Korsel, yang sebagian besar adalah penggemar berat atau fans K-Pop. 

Mereka memiliki yang pendidikan merata dan wawasan yang cukup dalam berdemokrasi. Sehingga membantu mereka berkomunikasi di media sosial untuk memobilisasi massa.

"Ini bedanya di kita (Indonesia) yang pendidikannya masih belum merata dan belum memiliki wawasan yang cukup. Sosial media bisa menjadi racun dan bumerang, kalau tidak ada rambu-rambunya dengan dalih kebebasan demokrasi," pungkasnya.

Pembelajaran Proses Demokrasi

Sementara itu, Pakar Hukum International, Universitas Indonesia (UI) Prof Arie Afriansyah mengingatkan kondisi yang terjadi di Korsel, bisa saja terjadi di Indonesia, apalagi penggemar K-Pop di tanah air sangat besar.

"Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini," kata Arie Afriansyah.

Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. 

"Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi," ujarnya.

Menurut dia, semua proses gejolak politik di Korsel sesuai dengan koridor hukum sebagai garda terdepan mereka dalam berdemokrasi.

"Semua rakyat menunggu apapun hasil dari pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Jadi betapa dewasanya rakyat Korea Selatan akan menerima keputusan apapun dari pengadilan, mau menang atau kalah," tegasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)