Pemerintah dan DPR Tegaskan Tak Bahas RUU Pilkada, Pilpres Tetap Dipilih Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – DPR bersama Pemerintah menegaskan tidak ada agenda pembahasan RUU Pilkada dalam Prolegnas 2026 dan memastikan revisi UU Pemilu tidak mengubah sistem pemilihan presiden yang tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pertemuan terbatas antara DPR dan pemerintah pada hari ini membahas dua hal utama, yakni Undang-Undang Pemilu dan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

“Sudah disepakati bersama bahwa dalam Prolegnas tahun ini tidak terdapat agenda pembahasan RUU Pilkada. Sampai saat ini di DPR juga belum ada rencana untuk membahas perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Dasco saat jumpa pers  di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, berbagai isu yang berkembang di luar terkait perubahan sistem Pilkada perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, fokus utama DPR dan pemerintah saat ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Komisi II DPR RI mendapat mandat dalam Prolegnas 2026 untuk menyiapkan naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Rifqi.

Politikus NasDem ini menambahkan bahwa UU Pemilu saat ini hanya mengatur dua rezim pemilu, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Terkait Pilpres, Rifqi menegaskan bahwa tidak ada satu pun keinginan politik, baik dari DPR maupun pemerintah, untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari pemilihan langsung oleh rakyat.

“Kami sepakat bahwa pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Norma tersebut merupakan domain Undang-Undang Dasar dan tidak ada niat sedikit pun untuk menggeser sistem tersebut,” tegas legislator dapil Kalsel ini.

Rifqi juga menyampaikan bahwa mulai Januari 2026, Komisi II DPR RI akan membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan kepemiluan dan demokrasi untuk memberikan masukan terkait desain dan model pemilu ke depan.

“Kami memastikan meaningful participation dalam proses revisi UU Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, serta seluruh elemen terkait,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, Pemerintah akan terus melakukan koordinasi rutin dengan DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang Pemilu. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik masing-masing.

“Kami memahami adanya perbedaan pandangan antarpartai politik, namun kepentingan masyarakat dan demokrasi tetap menjadi prioritas utama,” kata Prasetyo.

Baca Juga : Manuver Politik di Balik Wacana Pilkada DPRD: Upaya Ologarki Mengunci Kemenangan Elite ​

Terakhir sebagai kesimpulan, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR dan pemerintah menegaskan tiga hal utama: pertama, tidak ada pembahasan RUU Pilkada; kedua, DPR fokus pada revisi UU Pemilu; dan ketiga, dalam revisi tersebut, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

 (Cw1/Nusantaraterkini.co)