PDIP Medan Soroti Kesenjangan Infrastruktur dan Kinerja Perusahaan Umum Daerah

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai pembangunan infrastruktur di Kota Medan masih belum merata, terutama di kawasan pinggiran kota. Hal ini dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah pinggiran kota.

Kritik ini disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029.

Juru bicara Fraksi PDIP, Jusuf Ginting Suka, mengatakan jika hal ini telah disampaikan dalam pandangan umum di rapat paripurna DPRD Medan, Senin (16/6/2025). Pihaknya menyoroti minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, hingga fasilitas publik yang belum memadai di daerah-daerah luar pusat kota.

“Fraksi PDIP tidak menginginkan adanya proyek-proyek infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi dalam lima tahun ke depan. Ini demi menghindari kerugian keuangan daerah,” kata saat dihubungi, Senin sore.

PDIP juga mendesak Wali Kota Medan memberikan penjelasan konkret soal komitmen pemerintah dalam menata kota secara teratur, bersih, dan berkelanjutan.

Bukan hanya itu, PDIP juga menyoroti kinerja tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD) milik Pemkot Medan yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiganya adalah PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan.

“Kami minta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PUD yang hingga kini belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Jusuf.

PDIP menyoroti rendahnya kontribusi PUD Pasar yang hanya menyumbang sekitar Rp400 juta PAD dari 53 pasar tradisional yang dikelolanya. Mereka mengusulkan agar seluruh unit usaha dikelola langsung oleh PUD tanpa melibatkan pihak ketiga.

“Pegawai PUD dinilai cukup mampu menjalankan operasional secara mandiri,” tegas Jusuf.

(cw7/nusantaraterkini.co)