Pakar Nilai Sanksi Blacklist Lebih Efektif Tekan Politik Uang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mendukung usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pemberian sanksi daftar hitam (blacklist) bagi pelaku politik uang.  Namun, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada keberanian aparat dalam menegakkan aturan.

Pria yang akrab disapa Hensa itu mengatakan, sanksi blacklist dinilai lebih memberikan efek jera dibandingkan hanya sanksi pidana yang selama ini dianggap kurang tegas.

“Politik uang masih subur, masih tumbuh, bahkan sepertinya makin kreatif,” kata Hensa, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, persoalan utama dalam penanganan politik uang bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan lemahnya implementasi di lapangan.

“Bangsa Indonesia itu sudah sangat mahir dalam membuat aturan. Dalam setiap pemilu, selalu ada regulasi baru yang diklaim kuat dan lebih tegas. Tapi pada praktiknya, pelanggaran pemilu masih banyak,” ujarnya.

Hensa menilai, usulan blacklist memang terdengar tegas dan menakutkan bagi pelanggar. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak akan berarti jika penindakan masih dilakukan setengah hati.

“Tidak sedikit regulasi pemilu yang terasa kuat di atas kertas, tetapi lemah ketika bersentuhan dengan realitas politik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pola lemahnya penegakan hukum pemilu terus berulang dari satu siklus pemilu ke pemilu berikutnya. Kondisi itu, kata dia, membuat publik semakin skeptis terhadap keseriusan lembaga pengawas pemilu.

“Jadi, kalau sekarang Bawaslu usul blacklist, saya tidak bilang itu ide yang buruk, saya cuma tanya satu hal, berani enggak tindak langsung pelakunya, siapa pun itu, tanpa pandang bulu?” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengusulkan agar revisi Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang, termasuk memasukkan mereka ke dalam daftar larangan mengikuti pemilu.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang seharusnya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang mengikuti pemilu maupun pilkada pada periode berikutnya.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, dia minimal satu periode pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk pilkada,” kata Herwyn.

(LS/Nusantaraterkini.co)