OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Masyarakat Bisa Cek Nomor Telepon, Link, hingga Rekening Penipu
OJK menyiapkan aplikasi anti-scam untuk mengecek nomor telepon, tautan, dan rekening mencurigakan guna mencegah penipuan digital di Indonesia.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang dirancang untuk membantu masyarakat menghindari berbagai modus penipuan digital. Aplikasi ini nantinya memungkinkan pengguna memeriksa keamanan nomor telepon, tautan internet, hingga rekening bank sebelum melakukan transaksi.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap berbagai potensi penipuan.
"Kami akan me-launch anti-scam apps. Ini yang paling depan sekali. Anti-scam apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya, apakah telepon ini legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak, pembicara ini atau misalnya ada yang deepfake ini benar apa engga," kata Dicky dalam agenda Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga dapat mengecek rekening tujuan transfer untuk mengetahui apakah rekening bersangkutan masuk dalam daftar yang terindikasi digunakan untuk menampung uang hasil penipuan maupun tindak kejahatan lainnya.
Dicky menjelaskan, selama ini masyarakat belum memiliki sarana terpadu untuk memverifikasi berbagai informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat, maupun internet. Karena itu, OJK berencana mengintegrasikan sejumlah basis data milik kementerian, lembaga, serta asosiasi terkait.
Pengembangan aplikasi ini juga melibatkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI). Mekanisme kerjanya dirancang dengan menghubungkan berbagai sumber data sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai tingkat keamanan suatu nomor, tautan, maupun rekening.
"Tujuannya adalah memberikan informasi tadi sejak awal ketika masyarakat akan bertransaksi. Nah apps ini tentunya cara bekerjanya seperti QRIS, terhubung dengan data, dengan database," ujar Dicky.
Saat ini, aplikasi anti-scam tersebut masih berada dalam tahap sandbox atau pengujian. Dalam proses pengembangannya, OJK turut memperoleh dukungan dari sejumlah lembaga internasional, yakni Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.
Pada tahap awal, OJK memprioritaskan pengembangan fitur pemeriksaan nomor telepon, tautan, dan rekening yang berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan. Sistem akan menggabungkan data daftar hitam (blacklist) dengan daftar putih (whitelist) agar masyarakat dapat membedakan pihak yang terindikasi berisiko dan yang telah teridentifikasi aman.
"Karena yang paling penting kita bisa membedakan antara blacklist dan whitelist ketika masyarakat bertanya," jelas Dicky.
Tidak berhenti pada pemeriksaan data, OJK juga membuka peluang untuk menambahkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis jaringan atau network analysis guna mengidentifikasi hubungan antara nomor telepon, rekening, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan.
"Kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," kata Dicky.
Dicky menegaskan, pengembangan aplikasi anti-scam menjadi salah satu agenda OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen pada 2027. Selain membangun sistem deteksi penipuan, OJK juga akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar potensi risiko dapat dikenali sejak produk maupun layanan keuangan mulai dirancang.
Menurutnya, perkembangan inovasi layanan keuangan digital harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan konsumen yang kuat. Upaya pencegahan perlu dilakukan sejak awal, bukan hanya menunggu munculnya kasus dan kerugian masyarakat.
"Yang pertama adalah prevent the harm, protect the consumer. And the harm occurs, restore the trust. Ini yang menjadi penting untuk kami upayakan ke depan. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar baru kemudian kita memperbaiki sistem," pungkas Dicky.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSOJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Masyarakat Bisa Cek Nomor Telepon, Link, hingga Rekening Penipu
hendra·19 menit yang lalu -
PERISTIWABNPB: Banjir Aceh Singkil Mulai Surut, Aceh Selatan Masih Tergenang
Rozie Winata·27 menit yang lalu -
SUMUTHUT ke-81 Brimob, Kapolda Sumut Minta Personel Tingkatkan Kapabilitas Hadapi Kejahatan Teknologi
M Aribowo·31 menit yang lalu -
NEWS VIDEOSultan Tegaskan DPD Tak Bisa Usung Cawapres, Dukungan ke Dasco Bersifat Pribadi
Fadli Tara·58 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan
hendra·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEODasco: RUU Penyadapan Digodok Komisi III DPR, Aspirasi Publik hingga Pakar Hukum Akan Diserap
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
KESEHATANKabut Asap Picu Lonjakan ISPA: Kasus di Sumsel Tembus 468 Ribu Sepanjang 2026, Palembang Tertinggi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSKKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Minimal Dua Kali Sepekan, Ini Alasannya
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTLBH Medan Desak Kapolres Asahan Dicopot Buntut Viral Tahanan Narkoba Makan di Restoran
M Aribowo·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
