Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan

Polri menjadwalkan sidang etik eks Kapolri Listyo Sigit pekan depan terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Tiga perwira tinggi ikut terseret.

Bagikan:
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya menolak apabila Polri berada di bawah Kementerian Khusus. (Montase Nusantaraterkini.co)
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya menolak apabila Polri berada di bawah Kementerian Khusus. (Montase Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kepala Divisi Humas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, jadwal pelaksanaan sidang telah disiapkan. Namun, kepolisian belum mengumumkan tanggal pasti persidangan tersebut.

"Itu dijadwalkan minggu depan, ya. Minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga," ujar Johnny di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Listyo Sigit bukan satu-satunya perwira tinggi Polri yang terseret. Tiga nama lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat perwira tinggi tersebut, Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik. Hasilnya, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara itu, sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Adapun jadwal persidangan untuk Slamet Uliandi masih belum ditentukan.

Johnny menjelaskan, proses sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis.

Menurutnya, Polri tidak ingin memaksakan proses persidangan selama kondisi kesehatan yang bersangkutan belum memungkinkan. Kepolisian juga tetap harus menghormati hak asasi serta kondisi kesehatan terduga pelanggar.

"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," jelas Johnny.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait