MK Minta 30 Persen Jajaran AKD Diisi Perempuan, Pengamat: Terlalu Berlebihan

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Mahkamah Konstitusi MK) mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). MK menegaskan bahwa DPR RI wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Menananggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas bilang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil UU MD3 yang mewajibkan untuk mengisi minimal 30% perempuan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) terlalu berlebihan.

Baca Juga : Jajaran AKD 30 Persen Diisi Perempuan, Pengamat: MK Terlalu Berlebihan

Berdasarkan data yang ada, dari 580 anggota DPR hanya ada 127 anggota perempuan atau setara 21,9 persen.

"Mau dari mana untuk melengkapi semua AKD agar masing-masing memiliki anggota perempuan 30%?," kata Fernando, Minggu (2/11/2025).

Fernando melanjutkan, seharusnya, kalau mau memperjuangkan peluang perempuan minimal 30% pada pucuk pimpinan dewan dan pimpinan AKD. 

Sebaiknya diatur dalam UU MD3 minimal 30% perempuan sebagai pimpinan DPR, DPD, dan MPR. 

Baca Juga : KPK Dianggap Tidak Serius Usut Dalang Kasus Whoosh

Begitu juga sebagai pimpinan di AKD diatur minimal perempuan 30%. 

"Bukan di keanggotaannya sedangkan kuota 30% jumlah seluruh anggota DPR belum terpenuhi," ujarnya.

Begitu juga menurut Fernando dalam penentuan calon anggota legislatif dan dapil harus diatur juga untuk memperbesar peluang perempuan sehingga perlu melakukan perubahan UU Pemilu Legislatif. Seperti pengaturan minimal 30 persen dapil di khususkan untuk calon perempuan.

Sebelumnya, amar putusannya, MK memerintahkan agar setiap AKD yang diatur dalam UU MD3 harus memuat minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Mulai dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Kehormatan Dewan, hingga komisi-komisi.

Baca Juga : Rencana Pelarangan Impor Pakaian Bekas Dinilai Berpotensi Memukul Ekonomi Rakyat di Medan

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan diperlukan praktik agar keterwakilan perempuan tidak terpusat di fraksi tertentu guna memastikan keterwakilan perempuan dalam AKD.

Bahkan, fakta menunjukkan ada komisi yang minim perempuan karena anggota perempuan justru lebih banyak ditempatkan di komisi bidang sosial, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

(cw1/nusantaraterkini.co)