Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp89,4 juta menurun, dari tahun lalu sebesar Rp93,4 juta.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mendukung besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Namun dirinya meminta perbaikan pelayanan haji untuk memastikan kualitas ibadah jemaah tetap terjaga.
"Haji adalah etalase pelayanan publik sehingga diperlukan pelayanan yang nyaman dan tepat terhadap warga negara yang menunaikan ibadah haji," ujar Imanul Haq, Selasa (7/1/2025).
Kang Maman-sapaan akrab KH Maman Imanul Haq-mengaku telah memberikan apresiasi kepada panja haji DPR RI yang melakukan rapat kerja pembahasan haji secara cepat dan tepat.
Bahkan atas kerja keras Panja dan Pemerintah akhirnya Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp93.410.286 atau penurunan sebesar Rp4.000.0027.
Baca Juga: Arab Saudi Bakal Batasi Usia Jemaah Haji di Atas 90 Tahun, Indonesia Tunggu Surat Resmi
“Tentu ini menjadi kabar gembira bagi calon jemaah karena ini sesuai dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk menurunkan BPIH,” katanya.
Komisi VIII DPR, kata Kang Maman, meminta pemerintah harus meningkatkan pelayanan standar kompetensi dan meningkatkan kualitas petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Hal ini untuk menghindari pelaksanaan ibadah haji oleh jemaah tapi tidak sesuai dengan syarat sah haji.
"Pemerintah harus melakukan pelayanan haji kepada jamaah sesuai syariah Islam," tambahnya.
Dia juga meminta agar pemerintah menyediakan armada safari wukuf yang benar dan memenuhi syariat Islam. Safari wukuf ini diperlukan bagi jamaah haji yang membutuhkan kendaraan khusus untuk melakukan haji sebagai syarat sah haji.
"Jangan sampai jamah haji dinyatakan selesai haji, tapi ibadah hajinya ditolak oleh Allah," katanya.
Tak hanya itu saja, Kang Maman juga menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR meminta ada perubahan regulasi di Mekkah. Karena sistem penyelenggaraan haji tidak lagi oleh muassasah melaikan oleh syarikah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Arab Saudi.
Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia memilih syarikah yang terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.
"Harus ada komunikasi yang aktif bagaimana memilih syarikah yang terbaik untuk haji tahun ini," katanya lagi.
Baca Juga: Legislator Apresiasi Erick Thohir Jadikan Terminal 2F Sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah
Pemerintah, kata Kang Maman, harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji, khususnya jamaah haji lanjut usia dan beresiko tinggi. Penyediaan makanan bagi jamaah haji juga diperlukan agar jemaah haji dapat nyaman dalam melaksanakan ibadah haji.
"Pentingnya standar istita'ah bagi jamaah haji agar dapat melakukan ibadah haji dengan nyaman dan tepat," katanya.
Sedangkan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI.
Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2025.
”Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kepala BPH, Komisi VIII, BPKH, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk bisa mengatur sedemikian rupa biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti yang diharapkan masyarakat,” ujar Gus Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid.
Kendati besaran BPIH dipastikan turun, namun Gus Jazil berpesan agar layanan jemaah haji tidak semakin buruk. Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini berpesan agar kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji bisa ditingkatkan dibanding tahun lalu.
Gus Jazil mengatakan, pemerintah menerapkan standar kompeten kualitas keahlian petugas haji dalam melayani dan melindungi jemaah haji.
”Pemerintah juga harus memperbaiki pelayanan skema murur dan tanazul jemaah haji lansia dengan memperhatikan syarat dan rukun haji,” terang Gus Jazil.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan jemaah haji pada saat pelaksanaan dan pasca Armuzna. Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki sarana transportasi jemaah haji yang ramah lansia dan disabilitas selama di Arab Saudi.
Gus Jazil juga meminta pemerintah menyediakan konsumsi sarapan pagi, makan siang dan malam yang bercita rasa nusantara dan pentingnya perhatian khusus konsumsi makanan yang ramah lansia.
"Kami meminta pemerintah melayani seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat terutama wukuf di Arofah agar memastikan armada safari wukuf mencukupi sesuai kebutuhan,” bebernya.
Gus Jazil menegaskan bahwa Fraksi PKB memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 2025. Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan kualitas dengan indeks kepuasan jemaah haji yang terus meningkat.
Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 2025 untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut belum mencapai tahap ideal, mengingat jumlah daftar tunggu jemaah haji yang terus meningkat.
“Karena itu Fraksi PKB akan terus berupaya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebesar 20 ribu, sehingga bisa memangkas jumlah antrean jemaah haji,” ungkap Gus Jazil.
Arahan Prabowo
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan penurunan biaya haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Lion Air jadi Maskapai Penerbangan Jamaah Haji, Legislator Yakin Ibadah Haji Lebih Lancar
"Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji yang akan datang akan lebih diperingan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji," kata Nasaruddin.
Nasaruddin mengapresiasi penurunan biaya setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap biaya-biaya yang dapat dihemat.
"Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi," ujarnya.
"Ke depan, kami tetap akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan dapat dukungan dari BPH maka Insyaallah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting," imbuhnya.
Seperti diketahui, total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta turun ketimbang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Begitu pula, Bipih yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp 56.046.172 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun ini.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
