Masa Transisi Habis, Pemerintah Bakal Perketat Pengawasan Pajak Mulai 2027
Pemerintah beri masa transisi hingga 2026, pengawasan pajak dana masuk diperketat mulai 2027
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memperketat pengawasan terhadap dana yang masuk ke Indonesia mulai awal 2027 melalui pemeriksaan kepatuhan pajak.
Langkah tersebut akan dilakukan setelah pemerintah memberikan masa transisi hingga akhir 2026, bersamaan dengan upaya menarik kembali dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini ditempatkan di luar negeri melalui berbagai instrumen, termasuk Patriot Bond dan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Purbaya mengungkapkan pemerintah telah bertahun-tahun mengajak pemilik dana di luar negeri untuk membawa kembali asetnya ke Indonesia. Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil yang optimal.
"Lama-lama saya pikir, ngapain ngundang-ngundang ke sini? Kalau nggak mau masuk juga dikasih fasilitas. Ada Patriot Bond nanti, ada ini. Kalau enggak masuk juga, nanti setiap dana yang masuk ke sini, saya akan periksa pajaknya, orang-orang yang bawa ke sini," kata Purbaya kepada wartawan, melansir RMOL, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan, pengawasan terhadap aliran dana yang masuk ke Indonesia merupakan hal yang wajar dilakukan. Hanya saja, menurutnya, selama ini mekanisme tersebut belum dijalankan secara optimal.
Untuk itu, mulai awal 2027 Kementerian Keuangan, kata Purbaya akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa kepatuhan pajak atas setiap dana yang masuk ke Indonesia.
"Awal tahun saya akan kerjain seperti itu. Itu kan normal, cuman selama ini nggak dikerjain aja. Jadi begitu dana masuk, saya akan kerja sama PPATK, kita periksa pajaknya. Jadi masukannya sampai akhir tahun saya akan diem," tegas Purbaya.
Ia berharap masa transisi hingga akhir 2026 dapat dimanfaatkan oleh pemilik dana di luar negeri untuk memanfaatkan berbagai fasilitas investasi yang telah disiapkan pemerintah sebelum pengawasan pajak diperketat mulai tahun depan.
(*/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
