Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

SPPG Diusulkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Diusulkan yang lalai hingga menyebabkan kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberika

Bagikan:
Irma Suryani Chaniago (Foto: dok.instagram @irmasuryani.offical)
Irma Suryani Chaniago (Foto: dok.instagram @irmasuryani.offical)
A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA - () Diusulkan yang lalai hingga menyebabkan pada () harus kepada . 

Sebab, biaya penanganan selama ini banyak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Hal ini disampaikan menyoroti fenomena keracunan yang dialami anak-anak saat menyantap MBG di sejumlah daerah.

Irma mengatakan saat ini masih ada 5 kabupaten yang belum memiliki , yaitu Kepulauan Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maybrat dan Tambrauw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).

Irma lantas mengusulkan agar SPPG kepada keracunan. Menurut dia, SPPG harus ikut bertanggung jawab jika ada kelalaian bagi anak penerima manfaat.

"Nah biaya anak-anak keracunan itu kan biasanya di-cover oleh BPJS. Kalau yang ringan tidak masalah, tapi kalau yang agak berat itu menurut saya SPPG-nya harus memberikan santunan juga kepada anak-anak yang mendapat masalah yang cukup berat," ujar Irma, Selasa (9/9/2025).

Irma menyoroti saat ini masih banyak dapur SPPG yang tak disiplin dalam menjalankan standar menu ataupun peralatan. Irma lantas meminta BGN menindak tegas ketidakdisiplinan itu.

"Kalau sampai 2-3 kali tidak disiplin dengan menu ataupun standar yang sudah disampaikan oleh BGN, saya kira juga harus diberi sanksi. Tidak boleh didiamkan, karena ini merusak nama BGN, merusak nama pemerintah," jelasnya.

Lebih lanjut, Irma menilai BGN seharusnya bersikap tegas kepada SPPG saat yang akan didistribusikan basi. Menurut dia, makanan basi tak boleh hanya ditarik tanpa diganti.

"Kalau yang memang basi, harusnya ditarik dan dia harus ganti. Tidak boleh cukup ditarik, tapi dia tidak melakukan penggantian. Nggak boleh. Harus diganti," paparnya.

"SayaI kira ini juga harus menjadi masukan kepada BGN agar tertib administrasi, sanksi, dan kualitas BGN semakin lama semakin baik," tegasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru