Legislator: Tak Ada UU yang Larang Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

Sebanyak 30 Wakil Menteri (Wamen) di kabinet Prabowo diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Sabtu, 12 Juli 2025 - 09:00 WIB

Herman Khaeron (Foto: dok.DPR)

A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sebanyak 30 Wakil Menteri (Wamen) di kabinet Prabowo diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron menekankan tidak ada undang-undang (UU) yang melarang Wamen merangkap sebagai komisaris BUMN.

Herman mengatakan, wamen boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan dan dapat membantu meningkatkan performa perusahaan.

BACA JUGA: Sojamsu Kecam Pernyataan Prabowo Subianto soal Jurnalis 'Londo Ireng': Presiden Anti Kritik!

"Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN," ujar Herman, Sabtu (12/7/2025).

Herman yang juga Sekjen Partai Demokrat ini menyinggung ada mekanisme kerja yang memungkinkan Wamen dan perusahaan BUMN saling menunjang.

Dia mengatakan, Wamen yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN kebanyakan berkaitan dengan kerjaannya masing-masing.

BACA JUGA: Pengamat Sentil Purbaya soal Setoran Danantara Rp120 T

"Biasanya wamen yang ditugaskan ada hubungannya dengan core bisnis BUMN," ucap dia. "Misalkan Wakil Menteri Pertanian adalah Komut PT Pupuk Indonesia, sejatinya bisa memperkuat sinergisitas di antara keduanya karena saling terkait," imbuh Herman yang juga legislator dapil Jabar ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

(Cw1/nusantaraterkini.co).

BACA JUGA: Menteri ESDM Pastikan Pasokan Gas Aman, HGBT Tetap Mengacu Keputusan Pemerintah

📄 Halaman