Lalu Hardian Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Tutup Prodi yang Dinilai Tak Relevan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, merespons rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Lalu Ari itu menegaskan bahwa kebijakan strategis seperti penutupan prodi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, langkah tersebut harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kemendiktisaintek tidak boleh gegabah dalam menutup prodi. Harus ada kajian mendalam, dan prosesnya perlu melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, pelaku industri, serta masyarakat,” ujar Lalu Ari, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa perkembangan industri saat ini berlangsung sangat dinamis dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tidak bisa secara pasti menentukan jenis industri yang akan berkembang di masa depan.

“Pertumbuhan industri sangat cepat dan dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Lalu Ari mengingatkan bahwa prodi yang saat ini dianggap kurang relevan di dalam negeri belum tentu tidak dibutuhkan secara global. Ia menilai, bisa saja prodi tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan industri di luar negeri, meskipun belum berkembang di Indonesia.

“Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya,” tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan pendekatan berbasis riset sebelum mengambil keputusan penutupan prodi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak hanya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri, tetapi turut berperan aktif dalam mendorong lahirnya industri baru di dalam negeri.

“Perlu kajian yang benar-benar mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan masa depan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang bangsa,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)