KPPU Desak Pertamina Rombak Alur Logistik BBM di Sumatera Utara

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera mengevaluasi total sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi terulangnya penyumbatan pasokan yang sempat memicu kepanikan konsumen serta antrean panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

​Sikap tegas tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Dra Sorta Ertaty Siahaan, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut, Ust Salman Alfarisi ini, mempertemukan KPPU dengan pihak Pertamina, Hiswana Migas, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut untuk mengurai benang kusut kendala suplai energi yang terjadi belakangan ini.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas menjelaskan, hasil investigasi menunjukkan pangkal masalah bukan berada pada ketersediaan atau volume stok BBM di tangki penyimpanan utama. Hambatan serius justru terjadi pada proses penghantaran barang dari depot menuju SPBU akibat sistem manajemen rantai pasok yang kurang adaptif terhadap risiko gangguan operasional di lapangan.

​Dalam analisisnya, KPPU menyoroti keputusan Pertamina yang terlalu mengandalkan mitra transportir tunggal dalam mengalirkan BBM ke masyarakat. Format kerja sama satu vendor ini memang memberikan kemudahan koordinasi dan efisiensi biaya bagi korporasi. Namun, ketergantungan mutlak pada satu penyedia jasa transportasi menciptakan titik lemah yang sangat sensitif; begitu vendor tersebut didera masalah internal, seluruh sistem distribusi logistik daerah langsung ikut tersandera.

Meskipun KPPU mengapresiasi gerak cepat Pertamina bersama jajaran kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menormalkan kembali pasokan di lapangan, instansi pengawas persaingan usaha ini menekankan pembenahan struktural harus tetap berjalan. Pertamina dituntut segera menyusun rencana kedaruratan (contingency plan) yang matang serta membuka ruang evaluasi penyedia jasa secara berkala demi menjamin keberlangsungan layanan publik.

​Selain mendorong perbaikan mitigasi risiko dan diversifikasi pola kemitraan, KPPU juga mengingatkan pentingnya transparansi informasi kepada publik saat terjadi kendala teknis guna mencegah kepanikan pembelian (panic buying). 

Menutup pemaparannya, KPPU menyatakan belum melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap regulasi persaingan usaha sehat dalam kasus ini, tetapi menegaskan reformasi tata kelola distribusi harus segera dilakukan agar ketahanan energi Sumatera Utara tidak lagi rapuh.

(Emn/Nusantaraterkini.co)