Gibran Mundur, Peluang Proses Hukum Tetap Terbuka Lebar

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur secara sukarela dari kursi Wakil Presiden tidak otomatis menutup pintu proses hukum. Pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki ruang untuk menempuh jalur peradilan.

​Pengamat hukum Muhammad Gumarang menyatakan polemik dokumen kesetaraan pendidikan saat pencalonan Pilpres 2024 masih bisa dipersoalkan. Jalur hukum yang dapat ditempuh mencakup ranah pidana maupun perdata.

​“Bagi pihak yang merasa tidak puas dalam proses pengunduran diri Wapres Gibran dengan cara sukarela tersebut disarankan menyikapi putusan MA tersebut melalui proses hukum baik pidana maupun perdata bagi pihak yang merasa dirugikan, sepanjang memiliki kedudukan hukum (legal standing),” kata Gumarang, seperti dilansir RMOL, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan kesetaraan pendidikan Gibran bisa menjadi pijakan hukum. Dokumen putusan itu dapat dijadikan dasar bagi pihak terdampak untuk mengambil langkah hukum lanjutan.

​Namun, Gumarang menegaskan syarat mutlak bagi warga negara yang ingin melayangkan gugatan atau laporan ke aparat penegak hukum. Pihak penggugat wajib memiliki kedudukan hukum atau legal standing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Dalam keterangannya, Gumarang turut menyoroti amar putusan MA mengenai status legalitas dokumen pendidikan tersebut. Putusan itu menyatakan surat keterangan kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

​Putusan pengadilan tertinggi tersebut sekaligus memuat kewajiban hukum bagi para pihak tergugat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diwajibkan melaksanakan eksekusi amar putusan terkait dokumen bermasalah itu.

​“Merujuk pada amar putusan MA maka yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan amar putusan MA tersebut adalah pihak tergugat di antaranya Mendikdasmen untuk memusnahkan Suket kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran dan dinyatakan suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum,” jelas Gumarang.

​Meski begitu, ia membedakan antara kewajiban tergugat mengeksekusi putusan dengan hak gugat pihak lain. Keduanya merupakan ranah hukum yang berdiri sendiri meskipun berakar dari perkara yang sama.

​Menurut Gumarang, salinan putusan MA tersebut dapat menjadi alat bukti kuat bagi pihak yang dirugikan. Bukti itu relevan untuk menggugat dugaan pelanggaran administrasi maupun prosedur dalam syarat pencalonan Wakil Presiden pada 2024.

​Di sisi lain, ia juga membandingkan mekanisme pengunduran diri sukarela dengan proses pemakzulan di parlemen. Keduanya merupakan jalan konstitusional berbeda yang sama-sama bermuara pada pemberhentian Wakil Presiden.

​Gumarang menilai opsi mundur secara sukarela jauh lebih menguntungkan ditinjau dari aspek hukum, politik, waktu, maupun efisiensi biaya. Langkah tersebut juga dinilai lebih efektif menjaga ketertiban masyarakat di tengah dinamika nasional.

​“Prinsipnya juga sama antara pengunduran diri sukarela dengan pemakzulan, hanya berbeda cara saja, namun bermakna sama ingin mengganti atau memberhentikan Wapres Gibran,” pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)