Dinasti Solo Game Over?
Ketika Jokowi masih memegang kendali pemerintahan, hampir semua partai berbondong-bondong merapat. Kursi kekuasaan menjadi magnet. Semua ingin dekat, semua ingin dapat bagian
Oleh Hotler Pakpahan
ADA MASA ketika narasi politik di media sosial (Medsos) begitu bising. Setiap hari ada panggung baru, ada drama baru, ada pembelaan baru.
Kini, suaranya mulai meredup.
Bukan karena rakyat berhenti peduli. Tapi, karena rakyat mulai jenuh dengan politik yang digerakkan oleh kekuasaan, bukan oleh gagasan. Politik yang sibuk membangun dinasti, bukan membangun bangsa.
Ketika Jokowi masih memegang kendali pemerintahan, hampir semua partai berbondong-bondong merapat. Kursi kekuasaan menjadi magnet. Semua ingin dekat, semua ingin dapat bagian.
Hanya satu partai yang memilih jalan berbeda, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tetap konsisten berdiri di atas garis konstitusi, meskipun harus menanggung risiko ditinggalkan dan dimusuhi.
Dan sejarah kemudian memperlihatkan watak politik transaksional itu dengan telanjang. Begitu Jokowi turun dari panggung kekuasaan, satu per satu partai menjauh. Tidak ada lagi antrean panjang. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi yang berani secara terbuka menyatakan keberpihakan.
Tragis memang, tapi juga jujur. Itulah wajah politik tanpa prinsip setia, hanya selama ada kekuasaan untuk dibagi.
Yang lebih mencengangkan, ketika posisi Wakil Presiden menjadi ruang kosong yang penuh dengan teka-teki, tidak ada satu pun partai yang berani mengajukan calonnya secara terbuka dan terhormat.
Semua menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan lagi soal tata krama koalisi. Ini pertanda bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) sesungguhnya sudah mulai kocar-kacir.
Koalisi yang dibangun di atas kalkulasi kekuasaan, bukan di atas visi kebangsaan, pada akhirnya akan rapuh ketika ujian konstitusional datang.
Dan ujian itu, kini datang dari seluruh penjuru bangsa.
Dari mahasiswa yang menolak dibungkam, dari purnawirawan TNI-Polri yang gelisah melihat negara melenceng dari cita-cita reformasi, dari buruh, ojol, petani, nelayan, pedagang asongan, sampai parude-rude (Penyanyi), parrengge (Pedagang), partungkoan (Perkumpulan), Ina Hanna (Janda dilingkungan Gereja HKBP), Ina Kamis (Paduan Suara Kaum Ibu), Koor gabungan (Gabungan Paduan Suara), koor ina (Paduan Suara terdiri dari Perempuan Dewasa), koor naposo bulung (Paduan Suara Pemuda), dohot sude ma (Dengan Semua) unsur masyarakat.
Ini bukan sekadar gerakan satu kelompok. Ini merupakan suara rakyat yang merasa bahwa negara ini harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Rakyat Indonesia.
Begitulah konsekuensi ketika pemerintahan tidak lagi berpedoman pada konstitusi. Ia akan berantakan dari hulu ke hilir, dari pusat sampai ke daerah, dan dari Istana sampai ke pondok kopi.
Karena konstitusi bukan sekadar teks hukum. Konstitusi merupakan perjanjian luhur bangsa. Ketika perjanjian itu dilanggar demi keluarga, demi dinasti, demi kelompok, maka legitimasi akan runtuh dengan sendirinya.
Maka, dinasti Solo Game Over. Seharusnya tidak kita rayakan dengan dendam. Kita rayakan dengan harapan.
Harapan untuk Indonesia yang lebih baik, seperti;
Pertama, Indonesia yang pemimpinnya lahir dari merit, bukan dari garis keturunan. Anak petani bisa jadi presiden karena kapasitasnya, bukan karena bapaknya berkuasa.
Kedua, Indonesia yang partainya berani berkata tidak, ketika kekuasaan melanggar konstitusi. Partai bukan lagi sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tapi penjaga moral republik.
Ketiga, Indonesia yang hukumnya tegak ke atas, bukan hanya tajam ke bawah. Tidak ada keluarga yang kebal hukum, tidak ada dinasti yang di atas konstitusi.
Keempat, Indonesia yang rakyatnya tidak lagi sekadar penonton. Rakyat adalah pelaku utama demokrasi, dari bilik suara sampai ruang publik, dari kampus sampai pasar, dari gereja hingga masjid, dari huta hingga kota.
Game Over dinasti boleh berakhir. Tapi game demokrasi harus dimulai dengan sungguh-sungguh. Bukan demokrasi prosedural yang hanya ramai saat pemilu, tapi demokrasi substantif yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi seluruh rakyat.
Solo boleh menjadi titik akhir sebuah bapak. Namun, Indonesia harus menjadi titik awal babak baru, babak di mana kekuasaan kembali tunduk pada konstitusi, dan konstitusi kembali tunduk pada kehendak rakyat.
Penulis adalah Pengamat Politik
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·2 menit yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·25 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Periksa Keluarga Eks Pejabat Pajak Soal Aliran Aset
Herman Saleh Harahap·26 menit yang lalu -
NEWSTanpa Kajian Ilmiah, Pemerintah Tunda Pemindahan Badak Jawa
Herman Saleh Harahap·57 menit yang lalu -
SUMSELPetani di Empat Lawang Tewas Ditusuk Saat Pasang Tenda 40 Harian, Pelaku Dibekuk di Pondok Kebun
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSPolda Metro Jaya Awasi Ketat Distribusi Sembako Jelang Nataru, Antisipasi Penimbunan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOTerjepit Harga Sagu yang Naik Nyaris 100 Persen, Untung Pedagang Pempek Anjlok
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKalahkan Afganistan 4-0, Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Sidang Etik Anggota EHS, Dugaan Akses Ilegal Jadi Sorotan
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANLanggar Aturan PBG, Dua Bangunan di Medan Dibongkar Tim Terpadu Pemko Medan
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
