Komisi IX Usulkan Status Ojol Masuk Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, mengusulkan agar persoalan pengemudi ojek online (ojol) menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah dibahas bersama pemerintah.

Menurutnya, terdapat tiga unsur utama yang menjadi syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai pekerja, yakni adanya upah, perintah kerja, dan insentif. Berdasarkan indikator tersebut.

"Persoalan nanti akan masuk dalam UU Ketenagakerjaan atau memiliki regulasi tersendiri masih terus kami kaji. Namun, kami mengusulkan agar isu ini menjadi perhatian dalam pembahasan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Ia menilai pengemudi ojol memiliki karakteristik sebagai pekerja sehingga perlu mendapat kepastian hukum.

Meski demikian, Irma mengatakan status kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator tidak harus selalu diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut juga dapat dituangkan melalui Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau kebijakan lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Komisi IX DPR, lanjutnya, masih mengkaji kelebihan dan kekurangan hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah skema pembagian pendapatan yang saat ini disebut mencapai 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator.

Selain itu, Irma berpandangan perusahaan aplikator seharusnya memberikan perlindungan sosial serta insentif hari raya kepada para mitra pengemudi. Menurutnya, apabila hak dan kewajiban tersebut diatur secara jelas sejak awal dalam perjanjian kerja sama, berbagai persoalan yang selama ini muncul dapat diminimalkan.

Ia juga menyoroti mekanisme pemberian insentif hari raya yang baru diterapkan dalam dua tahun terakhir setelah adanya dorongan dari pemerintah. Menurutnya, besaran insentif masih belum merata karena bergantung pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengemudi.

"Masalahnya, perjanjiannya masih belum transparan dan belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sulit dipertanggungjawabkan," tegas Irma.

(LS/Nusantaraterkini.co)