Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Pendapatan Pengemudi Ojol Turun Meski Potongan Aplikator Dipangkas, DPR Minta Aturan Teknis

DPR meminta aturan teknis usai skema bagi hasil ojol 92:8 berlaku. Pendapatan pengemudi turun meski potongan aplikator dipangkas.

Bagikan:
Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menegaskan skema potongan aplikator sebesar 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli, sekaligus mendorong Kemenhub menyusun aturan teknis terkait tarif layanan ojek online, Kamis (2/7/2026). (foto: istimewa)
Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menegaskan skema potongan aplikator sebesar 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli, sekaligus mendorong Kemenhub menyusun aturan teknis terkait tarif layanan ojek online, Kamis (2/7/2026). (foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR , menegaskan, kesepakatan mengenai skema antara dan pengemudi telah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026.  Dalam skema tersebut, potongan yang diterima aplikator sebesar 8 persen, sementara 92 persen menjadi hak pengemudi.

Menurut Cucun, komitmen tersebut merupakan hasil fasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan , serta telah dijalankan sesuai kesepakatan.

"Per 1 Juli sudah terlaksana potongan 8 persen untuk aplikator dan 92 persen yang didapatkan oleh para pengemudi," ujar Cucun saat jumpa pers, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, ia mengakui muncul persoalan baru di lapangan. Pendapatan pengemudi dinilai mengalami penurunan karena sejumlah perusahaan aplikator menyesuaikan tarif layanan menjadi lebih rendah. Akibatnya, meskipun persentase telah berubah sesuai kesepakatan, penghasilan yang diterima pengemudi tetap berkurang. 

Di sisi lain, kebijakan penurunan tarif tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan karena biaya perjalanan menjadi lebih murah.

Cucun menilai kondisi tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah, khususnya , agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun di kalangan pengemudi.

" perlu membuat aturan teknis yang lebih detail agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Komitmen mengenai pembagian 8 persen untuk aplikator dan 92 persen untuk pengemudi sudah dijalankan, tetapi pengaturan mengenai tarif masih perlu diperjelas," katanya.

Ia menambahkan, Komisi V akan mengawal penyusunan regulasi teknis tersebut agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara adil bagi seluruh pihak, baik pengemudi, perusahaan aplikator, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait