Komisi III Kawal Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah, Optimis Kejaksaan Tetap Solid

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum yang tengah berjalan terkait perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Meski demikian, ia meyakini kinerja Kejaksaan Agung tetap berjalan optimal di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rano mengatakan Komisi III menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menekankan pentingnya setiap tahapan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Komisi III tentu akan mengawal agar proses tersebut berjalan dengan baik sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga," katanya, Senin (13/7/2026).

Menurut Rano, berbagai capaian Kejaksaan dalam mengungkap perkara besar, menyelamatkan keuangan negara, memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, hingga meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat menunjukkan kuatnya kinerja institusi.

Ia mengaku melihat langsung dedikasi para jaksa saat Komisi III melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Karena itu, ia optimistis kasus yang menjerat salah satu pejabat tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas Kejaksaan di seluruh Indonesia.

"Saya meyakini jajaran Kejaksaan Agung maupun seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia akan tetap solid menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang selama ini telah mereka laksanakan," ujarnya.

Rano juga memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dinilainya konsisten membangun budaya profesionalisme dan integritas di lingkungan Kejaksaan. Ia meyakini langkah penataan organisasi, termasuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, akan menjaga kesinambungan penegakan hukum.

Menurut dia, dinamika yang terjadi di dalam institusi negara seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan integritas organisasi.

Di sisi lain, Rano mengungkapkan Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Panja tersebut bertugas memastikan setiap proses penegakan hukum berlangsung secara profesional, objektif, akuntabel, dan sesuai koridor hukum.

Adapun Panja akan melakukan pengawasan terhadap tiga perkara, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, pengelolaan PT ASABRI, serta dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelesaian utang anak perusahaan PT Krakatau Steel.

"Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap ketiga perkara tersebut. Namun pada saat yang sama, Komisi III juga akan terus mendukung Kejaksaan Agung agar tetap mampu mempertahankan berbagai prestasi yang selama ini telah diraih," kata Rano.

Ia menambahkan, meningkatnya harapan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan harus dijawab melalui kinerja yang profesional, independen, berintegritas, serta berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan.

(LS/Nusantaraterkini.co)